Mulai Januari 2014, format laporan dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami perubahan berdasarkan PER-14/PJ/2013. Ketentuan tersebut mengatur formulir-2 yang wajib dilampirkan WP dalam SPT, kewajiban menggunakan e-SPT bagi WP yang melakukan pemotongan PPh 21 > 20 karyawan,  menghitung dan melaporkan PPh 21 ke SPT Masa secara rinci per karyawan tiap bulannya, menyertakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam Bukti Potong, kewajiban melampirkan daftar biaya bagi WP cabang/lokasi. Dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan juga terjadi cara pelaporan SPT Masa Desember.

Permasalahan muncul di dalam praktik di antaranya: 1). Penentuan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap; 2). Penentuan kesinambungan dan tidak berkesinambungan; 3). Klasifikasi penghasilan teratur dan tidak teratur; 4). Pembedaan objek PPh Pasal 21 dan 23 atas jasa; 5) Bagaimana menghindari kelebihan bayar PPh Pasal 21.

1. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21.
2. Kewajiban Pemotong Pajak.
3. Teknik Penghitungan PPh Pasal 21 Dengan Bantuan MS Excel :
   • Penghasilan bulanan/tahunan (metode gross-up, PPh ditanggung pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai).
   • Penghasilan teratur dan tidak teratur (metode gross-up, PPh ditanggung pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai)
   • Penyetahunan penghasilan untuk pegawai yang pindah tugas, pegawai ekspatriat, pegawai meninggal dunia.
   • Penghasilan pegawai yang mulai bekerja atau berhenti bekerja pada tahun berjalan tanpa metode penyetahunan penghasilan.