Selasa, 12 Nopember 2019  

Berita Pajak

Pajak Coca-Cola Masih Kurang Rp 49,2 Miliar

Harian Kontan, Jumat 13 Juni 2014

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA.  Satu  lagi  kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu  perusahaan  dalam  kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI  diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan  kekurangan  pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.


Saat  ini,  kasus  ini  sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan.
Kasus  ini  terjadi untuk  tahun  pajak  2002,  2003,  2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP), Kementerian Keuangan  menemukan,  ada  pembengkakan biaya yang besar pada  tahun  itu. Beban biaya yang besar  menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil.
Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu  tahun  2002-2006  dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu  untuk  iklan  produk minuman merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu  adalah Rp  603,48 miliar.
Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan  kena  pajak  hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan  (PPh)  CCI  sebesar Rp 49,24 miliar.  
Bagi DJP, beban biaya  ini sangat  mencurigakan  dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir  pajak.  Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga pajak berkurang.
Praktik  ini  bisa  dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan.  Produk  PT  CCI  adalah konsentrat,  bukan  produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan  yang  dibebankan  oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar,  perwakilan  DJP  di persidangan, Kamis (12/6).
Wajarnya, biaya iklan menjadi  tanggungan perusahaan Coca-Cola lain. Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan,  yakni  yang  fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi.
Dalam persidangan ini, PT CCI diwakili Price Water House Cooper (PWC) dengan kuasanya, Ay Tjhin Pan dan Mardianto. Mereka mengajukan banding karena DJP dianggap tak konsisten melakukan pemeriksaan.
Saksi ahli yang hadir di persidangan  itu,  Zainal  Arifin Muchtar, pakal hukum Administrasi Negara, berpendapat, pemeriksaan  DJP  bisa  saja berbeda di setiap periode. Itu tergantung tujuan pemeriksaan, apakah untuk kewajaran atau kebenaran dan bukti. Di persidangan  itu, perwakilan PT  CCI  tidak  memberikan bantahan atau tanggapan.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 2020 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :