Kamis, 21 Nopember 2019  

Berita Pajak

Rumah Murah Terbebas Pajak Pertambahan Nilai

Harian Kontan, Jumat 13 Juni 2014

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang  pembebasan  pajak pertambahan nilai (PPN) rumah murah  untuk masyarakat. Dengan adanya beleid ini, rumah dengan harga terendah Rp 105 juta hingga harga tertinggi  Rp  165  juta  per  unit akan bebas PPN.


Direktur  Jenderal  Pajak Fuad Rachmany menuturkan, pemberlakuan batasan harga rumah yang bebas PPN untuk tiap wilayah berbeda. Menurutnya, pemerintah menetapkan sembilan zona (wilayah) untuk pengklasifikasian harga rumah  ini.  "Yang  termahal untuk wilayah Papua,"  jelasnya Rabu malam (11/6).
Sembilan zona atau wilayah yang ditetapkan pemerintah untuk rumah murah yang dibebaskan  PPN  adalah  zona Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Papua  dan Papua Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,  serta  Jabodetabek.
Fuad menambahkan, pembebasan  PPN  untuk  rumah murah  ini hanya berlaku untuk rumah tapak (landed house). Sementara untuk rumah susun, aturan insentifnya masih dibahas oleh pemerintah.
Nantinya, aturan insentif untuk pembelian  rumah  susun akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengembang  Perumahan  dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menyambut positif rampungnya PMK tentang insentif pembebasan PPN untuk rumah murah.  "Aturan  ini  diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat kelas bawah untuk membeli rumah secara signifikan,"  katanya  kepada KONTAN Kamis (12/6).
Menurutnya,  selama  ini PPN pembelian rumah sebesar 10% cukup memberatkan bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga berimbas pada daya beli rumah. Di sisi lain, kata Eddy, pembebasan  PPN  untuk  rumah murah  juga bisa mendorong pengembang  untuk menambah  pasokan  rumah murah.
Sebab, "Selama ini penjualan rumah untuk kelas bawah seret. Nah, dengan PMK ini diharapkan  permintaan  bisa bertambah, sehingga memacu pengembang  untuk meningkatkan  pasokan  rumah murah," katanya. Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat bilang Kementerian Keuangan  sudah menyetujui fasilitas pembebasan PPN  bagi  rumah  bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meski bisa segera berlaku, tapi ia belum yakin pembebasan PPN ini bisa meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah dengan fasilitas  likuiditas  pembiayaan rumah pada tahun ini. Pasalnya, waktu yang tersisa tinggal 4,5 bulan lagi. "Tapi akan kami coba," tuturnya.
Atur harga Ditjen Pajak bilang, beleid pembebasan PPN  untuk  rumah murah  ini  tidak  hanya mengatur harga rumah bebas PPN pada tahun ini saja, tetapi akan mengatur harga rumah murah  per  zona  dalam  lima tahun ke depan hingga 2018.
Pengaturan harga hingga lima tahun ke depan ini dilakukan agar  pemerintah  tak  harus mengubah beleid setiap tahun seiring kenaikan harga. Menurut Fuad,  penetapan batasan harga  rumah murah yang bebas PPN hingga lima tahun ke depan  ini mengacu pada perkembangan ekonomi yakni kenaikan harga  tanah dan bahan baku material per tahunnya. Penetapan kenaikan harga  rumah murah  ini, kata Fuad, juga sudah dibicarakan  dengan  kementerian terkait  seperti Kementerian Perumahan Rakyat  dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sehingga, keputusan penetapan harga rumah ini adalah kesepakatan tiga kementerian. Menteri  Keuangan  Chatib Basri mengaku sudah menandatangani PMK pembebasan PPN  untuk  rumah  murah. Kini,  beleid  ini  tinggal menunggu  legalitas  dan  penomoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Harapannya, PMK ini bisa segera keluar dalam waktu dekat.
Saat  ini pembelian  rumah murah masih kena PPN 10%. Ketentuan ini ada dalam PMK Nomor  125/PMK.011/2012 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana,  rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 642 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :