Sabtu, 25 Februari 2017  

Berita Pajak

Pemangkasan Belanja Amankan Defisit APBN

Harian Kontan, Rabu 4 Januari 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pemangkasan Belanja Amankan Defisit APBN Realisasi defisit APBN-P 2016 tercatat sebesar Rp 307,67 triliun atau 2,46% dari PDBJAKARTA. Pemerintah mengklaim berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak lebih dari 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan realisasi sementara APBN-P 2016, defisit tercatat Rp 307,67 triliun atau 2,46% dari PDB.

Jumlah itu sebetulnya lebih besar dari target APBN-P 2016 yang Rp 296,7 triliun atau 2,35% dari PDB. Hanya saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika tidak dilakukan penghematan, defisit APBN-P 2016 bisa mencapai 2,7% dari PDB.

Seperti diketahui, setelah dilantik, Sri telah memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 67 triliun. Pemangkasan dilakukan untuk mengantisipasi shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun.

Sri bilang, salah satu kunci defisit di level aman adalah pemangkasan anggaran yang berhasil terealisasi 100% oleh kementerian dan lembaga. "Bahkan di beberapa instansi seperti kepolisian, realisasi pemangkasan lebih dari 100%," ujarnya, Selasa (3/1).

Kemkeu mencatat, selama 2016, realisasi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 677,6 triliun. Jumlah itu lebih rendah Rp 90,2 triliun dari target APBN-P 2016. Menurut Menkeu, dengan hasil penghematan belanja itu, pihaknya bisa membayar semua Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah.

Target tidak tercapai

Dari penerimaan negara, sampai akhir 2016, realisasinya Rp 1.551,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.283,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 262,3 triliun dan hibah Rp 5,8 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.539,16 triliun. Nilai realisasi itu juga lebih rendah dari proyeksi realistis pemerintah dengan shortfall Rp 219 triliun. Mengacu proyeksi itu, seharusnya realisasi penerimaan pajak Rp 1.320 triliun.

Penerimaan perpajakan sampai akhir 2016, terdiri realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas Rp 35,9 triliun atau 98,8% dari target APBN-P 2016. PPh non migas Rp 1.069 triliun atau 81,1% dari target APBN-P 2016. Sementara bea dan cukai tercapai Rp 178,7 triliun atau 97,2% dari target APBN-P 2016.

Kenaikan PTKP menjadi Rp 4,5 juta mengurangi penerimaan Rp 20 triliun.

Salah satu faktor yang membuat melesetnya proyeksi itu adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak. Sampai akhir 2016, penerimaan negara dari amnesti pajak sebesar Rp 107 triliun, lebih rendah dari targetnya Rp 165 triliun.

Selain tidak tercapainya target amnesti pajak, beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian perpajakan di tahun 2016, seperti kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta menjadi Rp 4,5 juta. "Kebijakan ini mengurangi penerimaan Rp 20 triliun," ujar Sri.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap, momentum amnesti pajak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Penambahan data pajak baru bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk mendorong penerimaan negara tahun ini.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 24 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :