Kamis, 23 Nopember 2017  

Berita Pajak

Mata Pajak Awasi Ketat Transaksi Afiliasi

Harian Kontan, Jumat 6 Januari 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Mata Pajak Awasi Ketat Transaksi Afiliasi JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menutup celah manipulasi pajak lewat transfer pricing. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 213/PMK.03/2016 yang berlaku 1 Januari 2017, setiap dokumen transaksi antar perusahaan afiliasi, misalnya, wajib dilaporkan ke pemerintah secara komplet.

 Aparat pajak akan menggunakan dokumen laporan transaksi afiliasi itu untuk membandingkan transaksi sejenis dengan perusahaan non-afiliasi. Dari situ, aparat pajak bisa menilai kewajaran harga transaksi serta mencegah transfer pricing. Maklum, selama ini transfer pricing acap dilakukan untuk menghindari pajak. Memang tak semua transaksi wajib melaksanakan ketentuan ini. Pemerintah hanya mewajibkannya terhadap nilai transaksi barang di atas Rp 20 miliar, dan minimal Rp 5 miliar untuk penyediaan jasa dan pembayaran bunga. Pun kategori wajib pajaknya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan akan memudahkan pemeriksaan pajak, serta kewajaran harga transaksi. "Kami jelaskan lebih detail dalam waktu dekat," ujarnya, Kamis (5/1).  Sejauh ini, sejumlah kelompok usaha besar belum mengerti tentang aturan ini. Senior Corporate Affairs Manager Musim Mas Group Togar Sitanggang, misalnya, mengaku belum tahu aturan ini. "Saya belum dengar," katanya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, aturan ini bisa memitigasi risiko transfer pricing. "Selama ini, banyak perusahaan yang menggunakan skema ini untuk penghindaran pajak atau tax evasion," katanya. PMK ini memperkuat dasar hukum untuk mencegah transfer pricing karena mensyaratkan beberapa hal yang berat dan ketat. Salah satunya tentang ambang nilai kewajiban (threshold), rincian dokumen termasuk soal penalti.  Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji bilang, manipulasi transfer pricing adalah skema tax avoidance yang paling dominan dibanding skema lain. Selama ini, format dokumentasi hanya mewajibkan tiap entitas melaporkan kewajaran transaksi dengan pihak afiliasi, tanpa mewajibkan pemberian informasi secara grup maupun informasi entitas afiliasi di negara lain.  Nah, PMK ini mengubah ambang nilai kewajiban untuk membuat dokumentasi. Jika sebelumnya hanya berlaku untuk WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa di luar negeri dengan nilai batas Rp 10 miliar, kini batasan dinilai berdasarkan kriteria peredaran bruto dan juga nilai transaksi yang lebih spesifik. Dokumen juga wajib menggunakan bahasa Indonesia, dari sebelumnya tidak. "Ini untuk melindungi WP kecil dari administrative burden yang besar," katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 73 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :