Rabu, 26 April 2017  

Berita Pajak

Tangkal Transfer Pricing, Pajak Minta Tiga Dokumen

Harian Kontan, Selasa 10 Januari 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Tangkal Transfer Pricing, Pajak Minta Tiga Dokumen Ditjen Pajak mencari benchmark dalam menilai transaksi termasuk transfer pricing atau tidakJAKARTA. Untuk mendukung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai skema harga transfer atau transfer pricing, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu sesuai aturan

transfer pricing untuk menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dokumen pendukung yang wajib disiapkan adalah local fie, master file, dan country by country report (CbCR), yang akan diminta sebagai bukti pemeriksaan mendampingi master document dan local document.

Menurut Yoga, pada prinsipnya, bila suatu perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, mereka harus mempersiapkan CbCR agar Ditjen Pajak bisa menganalisa nilai kewajarannya. “Supaya kami punya benchmark sehingga bisa fair meng-assessment transaksi yang mereka laporkan,” kata Yoga, Senin (9/1).

Selain itu, lanjut Yoga, dokumen tersebut juga bisa menjadi bukti ketika ada sengketa. "Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menerapkan itu," katanya.

Dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut termasuk laporan keuangan konsolidasi dari grup usaha tersebut, terutama bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya-biaya di berbagai negara. "Selama ini sudah terjadi, tetapi diangkat lagi ke PMK untuk memperjelas dan memperkuat,” tuturnya.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol menambahkan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah reformasi yang disiapkan pemerintah. Pengetatan ini sebagai semangat dari masyarakat internasional untuk melaksanakan era keterbukaan informasi.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan konvergensi terhadap regulasi di dalam negeri untuk mengakomodasi empat standar minimum yang dideklarasikan dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). “Keempat standar yang itu adalah harmful tax practices, treaty abuse, transfer pricing documentation, dan dispute resolution. Keempat ini harus diakomodasi dalam UU kita maupun di peraturan Menkeu,” ujarnya.

Potensi besar

Pengamat dari Center For Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, selama ini memang belum ada data pasti mengenai kerugian negara atas transfer pricing atau transaksi antar perusahaan afiliasi. Pasalnya, ketika ada sengketa, ada keterbatasan data pembanding.

Yang jelas, kata dia, tax avoiding internasional ini memiliki potensinya pemasukan pajak besar. Dengan adanya aturan yang sudah lebih detail dan syarat cukup jelas, Ditjen Pajak bisa menjaring atau menangkal tax avoiding. “Saya rasa potensi pemasukan pajaknya bisa sampai Rp 25 triliun,” katanya.

Menurutnya, yang sering melakukan transfer pricing terutama menyangkut barang tangible maupun intangible. “Tangible maksudnya barang-barang seperti mobil, ponsel, dan lain-lain. Sektor yang bermain masih manufaktur, jasa, dan perdagangan. Tetapi sekarang yang harus jadi perhatian adalah intangible asset. Contohnya royalti, bunga, dan lain-lain,” katanya.

Mekanisme transaksi transfer pricing, kata Yustinus, umumnya dilakukan perusahaan terafiliasi yang bertujuan untuk mengurangi laba, sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah.

Menurutnya, modus transfer pricing dapat terjadi atas harga penjualan dan pembelian, overhead cost, bunga shareholder-loan, penjualan melalui special purpose company, dan lainnya.


© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 131 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :