Rabu, 26 April 2017  

Berita Pajak

Tarik Ulur Keterbukaan Data Perbankan dalam RUU KUP

Harian Kontan, Kamis 12 Januari 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Tarik Ulur Keterbukaan Data Perbankan dalam RUU KUP JAKARTA. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tampaknya masih belum satu suara mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), khususnya mengenai pasal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perbankan, untuk keperluan perpajakan.



Selama ini, semua data perbankan dilindungi kerahasiaannya oleh UU Perbankan. Otoritas pajak sekalipun tidak bisa mengakses data tersebut. Kecuali untuk keperluan penyidikan suatu tindak pidana. Itupun harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan (Menkeu).

Nah, melalui RUU KUP ini, otoritas pajak bisa mendapatkan kemudahan untuk mengakses data perbankan. Izinnya tidak perlu lagi melalui Menkeu, tetapi cukup atas dasar permintaan dari kepala lembaga perpajakan.

Kasubdit Peraturan KUP & Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dodik Samsu Hidayat mengatakan, otoritas pajak sangat membutuhkan informasi perbankan. Data itu, menurutnya, akan dijadi- kan pembanding dalam melakukan pengawasan kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak.

Selain itu, keterbukaan informasi data perbankan juga jadi syarat agar Indonesia bisa melaksanakan rencana perjanjian kerjasama pertukaran informasi pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI). "RUU KUP ini akan mengecualikan keberadaan UU Perbankan yang masih melindungi data nasabah perbankan," katanya, Selasa (10/1).

Namun, Deputi bidang Pengawasan Perbankan OJK Mulya Siregar bilang, sejauh ini aturan kerahasiaan perbankan diperlukan agar bisa menarik investasi. Ia beralasan, Indonesia pernah menghadapi permasalahan yang pelik dalam menarik dana pengusaha Indonesia yang lari keluar negeri pasca gejolak politik tahun 1966.

Berbagai cara pada saat itu dilakukan, namun aliran dana yang masuk sangat seret. "Dana-dana investasi baru kembali melonjak setelah UU Perbankan dibuat pada tahun 1992," katanya.

Mulya khawatir, jika data perbankan dibuka kembali untuk pihak lain, termasuk otoritas pajak, minat investasi di Indonesia akan berkurang. Padahal, kata Mulya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, salah satu yang penting didongkrak adalah pertumbuhan ekonomi.

Didik Budi Waluyo, Managing Partner DBW Tax Consulting menilai, harus ada jalan tengah yang bisa diambil dari perbedaan pandangan ini. Kepentingan investasi dan kepentingan penerimaan pajak harus bisa berjalan beriringan.

Namun, Didik menilai, saat ini sejumlah negara memang sudah membuka akses data perbankannya untuk kepentingan otoritas pajak. "Seharusnya akses data itu memang bisa dibuka," katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 57 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :