Senin, 29 Mei 2017  

Berita Pajak

Pasca Vonis Rajamohanan, Jaksa Incar Pejabat Pajak

Harian Kontan, Selasa 18 April 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pasca Vonis Rajamohanan, Jaksa Incar Pejabat Pajak JAKARTA. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan hukuman 3 tahun penjara. Rajamohanan juga dijatuhi denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.



Vonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa dengan hukuman empat tahun penjara kepada Rajamohanan. "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan vonis, Senin (17/4).

Hakim menilai Rajamohanan terbukti bersalah karena telah menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar Rp 1,9 miliar, uang itu merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 6 miliar.

Suap dimaksudkan agar Handang dapat menyelesaikan persoalan pajak PT EKP antara lain mengenai restitusi, tagihan pajak, penolakan pengampunan pajak, dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Atas putusan itu, Rajamohanan dan penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding. "Belum terpikirkan. Saat ini saya berusaha menerima kenyataan saja," ujar Rajamohanan.

Hal senada diungkapkan jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri. Menurutnya, ia masih memiliki waktu untuk mengajukan keberatan atas vonis yang lebih rendah dari tuntutan tersebut.

Yang jelas kata dia, dalam vonis tersebut hakim sudah dengan jelas mengatakan bahwa dalam rangkaian kejadian ada maksud dari pemberian uang kepada Handang Soekarno.

Oleh karena itu, di persidangan dengan terdakwa Handang nanti, pihaknya akan mendalami lagi peran-peran orang yang disebutkan, seperti Muhammad Haniv dan ajudan Dirjen Pajak yang namanya sudah disebutkan dalam persidangan. "Untuk ipar Jokowi ya nanti kita pasti akan ke situ juga. Bahwa ini adalah rangkaian besar yang dari mulai pak Arif sampai kemudian penyerahan uang Rp 6 miliar," katanya.

Tak hanya itu, jaksa KPK juga akan mengungkap siapa saja yang akan menerima uang dari PT EKP yang nilainya sebesar Rp 6 miliar. "Sudah diberikan Rp 1,9 miliar dan kurang Rp 4 miliar, uang itu untuk siapa," katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 42 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :