Kamis, 25 Mei 2017  

Berita Pajak

Likuiditas Bank Diwaspadai

Harian Kompas, Jumat 21 April 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Likuiditas Bank Diwaspadai Indonesia Punya Modal Kuat Hadapi Risiko  JAKARTA, KOMPAS — Otoritas kebijakan dan pelaku industri perbankan perlu mencermati dan mewaspadai kondisi likuiditas perbankan tahun depan. Permintaan kredit di sektor komoditas dan infrastruktur akan meningkat, tetapi likuiditas bank tak lagi ditopang pengampunan pajak.



Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/4). Pernyataan itu merupakan salah satu poin proyeksi industri perbankan ke depan, setelah berakhirnya program pengampunan pajak.

Jahja mengatakan, saat ini banyak dana mengendap di perbankan dari hasil program pengampunan pajak. Dana itu tidak akan bertahan lama karena akan ditarik para wajib pajak.

Di sisi lain, industri berbasis komoditas ekspor terutama batubara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) mulai menggeliat karena harganya membaik. Jika kedua industri itu menggeliat, maka penyerapan tenaga kerja meningkat sehingga mendorong konsumsi dan permintaan kredit.

"Pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur. Salah satu sumber dananya dari bank. Di tengah menggeliatnya sektor-sektor itu, likuiditas bank tak lagi ditopang pengampunan pajak. Ke depan, bank diproyeksikan lebih berat menyalurkan dana," kata Jahja.

Risiko

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18 dan 20 April 2017 memutuskan mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,75 persen. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility 4 persen dan Lending Facility 5,5 persen.

Keputusan itu untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sehingga proses pemulihan perekonomian domestik terus berlanjut. Namun, BI mewaspadai risiko, baik risiko global maupun domestik.

Risiko global yang perlu dicermati adalah wacana penurunan neraca Bank Sentral Amerika Serikat dan faktor geopolitik. Adapun dari sisi domestik, risiko yang perlu diwaspadai adalah dampak penyesuaian harga barang yang ditetapkan pemerintah terhadap inflasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran pers kemarin menjelaskan, transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial tetap berlanjut, tetapi semakin terbatas. Hal ini sejalan dengan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko kredit.

Menurut data BI, per Februari 2017, kredit tumbuh 8,6 persen dalam setahun. Pertumbuhan kredit masih terbatas akibat proses konsolidasi korporasi dan perbankan masih berlangsung.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga pada Februari 2017 sebesar 9,2 persen, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10 persen," kata Tirta.

Dalam diskusi "Market Outlook Indonesia 2017" di Jakarta, kemarin, ekonom OCBC Singapore, Wellian Wiranto, mengatakan, realisasi janji-janji Presiden AS Donald Trump bakal memengaruhi sentimen pasar dunia termasuk di Indonesia. Janji yang belum terealisasi itu antara lain penurunan pajak usaha dari 35 persen ke 15 persen dan penyederhanaan pajak.

Namun, Indonesia memiliki modal kuat menghadapi ketidakpastian global.

"Apresiasi investor asing kepada Indonesia menunjukkan kenyataan melebihi harapan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Bahkan, pertumbuhan tahun ini diperkirakan lebih baik dibanding tahun lalu, tumbuh 5,2 persen atau 5,3 persen," ujarnya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 41 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :