Sabtu, 18 Nopember 2017  

Berita Pajak

Barang Bebas PPN Diperluas

Harian Kompas, Jumat 14 Juli 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Barang Bebas PPN Diperluas Gula Petani Dipastikan Masuk dalam Daftar BaruJAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan sedang memutakhirkan daftar barang kebutuhan pokok yang tidak kena pajak. Selama ini, hanya 11 jenis barang yang masuk daftar. Menurut rencana, akan ada penambahan barang. Salah satu yang dipastikan masuk dalam daftar adalah gula petani.



"Saat ini sedang dibahas. Semoga dalam waktu dekat bisa segera dikeluarkan aturannya. Ada dua opsi bentuk aturannya, peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Kamis (13/7), di Jakarta.

Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang No 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya menyebutkan 11 barang kebutuhan pokok bebas PPN. Barang itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-mayur.

DJP, menurut Yoga, akan mengusulkan agar gula petani ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang bukan barang kena pajak sehingga penyerahannya tidak dikenai PPN. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri.

Hal ini sekaligus juga sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2016 tentang pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Intinya adalah kebutuhan pokok tidak boleh dibatasi menjadi 11 komoditas saja. Pertimbangannya, antara lain, pembatasan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Begitu peraturan diterbitkan, Yoga melanjutkan, semua barang yang ditetapkan sebagai barang tidak kena pajak tidak dikenai pajak di seluruh rantai perdagangannya, mulai dari tingkat petani sampai dengan tingkat pembeli akhir.

Khusus untuk gula petani yang belum masuk daftar lama, menurut Yoga, untuk sementara masih dikenai PPN dalam perdagangan di tingkat pedagang dengan kategori pengusaha kena pajak (PKP). Sementara petani yang umumnya tidak termasuk PKP tidak dikenakan. PKP ditetapkan atas pengusaha yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun.

Namun, begitu aturan baru tentang barang kebutuhan pokok bebas pajak diterbitkan, Yoga melanjutkan, gula petani bebas PPN di sepanjang rantai perdagangan. Sebab, obyek yang dibebaskan pajaknya adalah komoditasnya.

Sementara itu, dua perhimpunan petani tebu rakyat bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di kantor pusat pajak di Jakarta, Kamis. Mereka adalah Ketua Umum DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen dan Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil.

Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Hasilnya dituangkan ke dalam dua poin. Pertama, penyerahan gula oleh petani tebu beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak dikenai PPN. Sebab, petani tersebut tidak dikategorikan sebagai PKP. Dengan demikian, pedagang tidak dapat membebankan PPN yang terutang kepada petani.

Poin kedua, DJP akan mengusulkan kebijakan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok yang ditetapkan sebagai bukan barang kena pajak. Dengan demikian, atas penyerahannya tidak dikenai PPN.

Soemitro menyatakan, kebijakan pembebasan PPN terhadap gula petani adalah obat sementara untuk menjaga harga jual di tingkat petani wajar. Arum menambahkan, produktivitas tanaman tebu petani sekitar 80 ton per hektar dengan rendemen di bawah 7 persen. Dengan demikian, biaya produksi gula adalah Rp 9.500 sampai dengan Rp 10.500 per kilogram.

Bea masuk

Sementara itu, pelanggaran impor dengan memanipulasi dokumen impor, baik dari volume, jenis, maupun harga barang yang diimpor, tidak hanya memengaruhi penerimaan bea masuk, tetapi juga penerimaan pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

Karena itu, integrasi data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk pengawasan barang impor. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno menanggapi upaya pemerintah menertibkan impor berisiko tinggi.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 75 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :