Sabtu, 18 Nopember 2017  

Berita Pajak

Ditjen Pajak Janji Tidak Tarik PPN Gula Petani

Harian Kontan, Jumat 14 Juli 2017

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Ditjen Pajak Janji Tidak Tarik PPN Gula Petani Ditjen pajak akan mengusulkan gula tebu sebagai komoditas pokok sehingga tak kena PPN  JAKARTA. Petani tebu bisa bernafas sedikit lega. Keberatan mereka atas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk komoditas gula kristal putih (GKP) tebu dikabulkan.



Kepastian itu didapat setelah petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bertemu pada Kamis (13/7).

Menurut Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen, rencana pengenaan PPN 10% terhadap gula tebu akan membuat beban biaya produksi gula petani tebu semakin besar. "Kalau setiap petani punya 10 hektare (ha), lalu kena 10%, maka 1 hektare pajaknya. Kalau pabrik gula kirim 10 truk, yang 1 truk ini pajak. Tahun ini 1 ha bisa dapat Rp 15 juta bersih itu sudah bagus," katanya, Kamis (13/7).

Apalagi saat ini pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula sebesar Rp 12.500 per kilo gram (kg). Menurut Soemitro, penetapan HET juga memberatkan petani. Sebab menurutnya, dengan kondisi kadar gula dalam batang tebu (rendemen) saat ini sebesar 7%, harga pokok penjualan (HPP) idealnya Rp 11.700 per kg dan HET seharusnya sebesar Rp 15.000 per kg di pasar.

Diterimanya keberatan pengenaan PPN tebu 10% dibenarkan oleh Dirjen Pajak Kemkeu Ken Dwijugiasteadi. Sebab menurut Ken, petani tebu dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak terutang PPN karena tidak tergolong pengusaha kena pajak (PKP). Selain itu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pedagang tidak dapat membebankan PPN ke petani.

"Agar produksi dalam negeri bisa meningkat lagi dan bersaing dengan pedagang gula impor, PPN tidak dipungut," kata Ken.

Selain hanya mengenakan PPN bagi PKP dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar setahun, Ditjen Pajak juga akan mengusulkan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok sehingga bukan barang kena pajak. Dengan begitu maka gula tebu petani kelak tidak dikenakan PPN.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menetapkan gula dalam kelompok barang kebutuhan pokok.

Gula diusulkan sebagai barang strategis yang masuk barang tak kena pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, jika gula ditetapkan sebagai non Barang Kena Pajak (BKP), akan menjadi preseden sehingga komoditas lain ingin menjadi BKP. Jika itu terjadi maka objek pajak akan tergerus. “Masalahnya sama seperti cantrang di sektor perikanan. Mereka dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang lebih besar sehingga seakan-akan nelayan dirugikan,” katanya.

Jadi preseden buruk

Yustinus menjelaskan, pembedaan gula petani dan gula industri juga belum tentu efektif. Sebab menurutnya, PPN bersifat melekat pada barangnya sehingga bersifat objektif. Ia khawatir yang saat ini berstatus pengusaha akan pura-pura menjadi petani biar tidak bayar pajak.

Sebelumnya Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution bilang, pengenaan PPN 10% bukan inisiatif pemerintah, melainkan keputusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007. PP itu mengatur barang strategis bebas PPN, termasuk penyerahan barang hasil pertanian atau perkebunan.

Dengan uji materi ini, barang hasil pertanian atau perkebunan bukan lagi barang strategis berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang PPN. Dia juga mengusulkan PPN gula diterapkan final agar nilainya kecil.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 46 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :