Senin, 24 September 2018  

Berita Pajak

UU Data Pajak Nasabah Digugat ke MK

Harian Kontan, Rabu 10 Januari 2018

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

UU Data Pajak Nasabah Digugat ke MK UU No 9/2017 dinilai tak sesuai konvensi internasional  JAKARTA. Permohonan uji materi (judicial review) atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) No 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan telah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).Gugatan uji materi yang diajukan oleh Dosen Universitas Indonesia Fernando E.

Manullang itu memasuki sidang perdana yang digelar pada Selasa (9/1). Agenda sidang perdana kemarin adalah mendengarkan masukan dari majelis hakim konstitusi.

Dalam sidang itu majelis hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan unsur materil pada gugatan yang terdaftar dengan No 102/PUU/ XV/2017 tersebut, yakni pasal dalam UU 9/2017 yang diajukan untuk diuji materi dengan UUD 1945. Selain itu, majelis juga menanyakan terkait kerugian konstitusi yang diajukan oleh pemohon, yaitu sebagai nasabah perbankan. Pemohon diminta menunjukkan korelasinya. Majelis juga meminta perbaikan dalam petitum permohonannya terhadap uji materi UU tersebut.

Langgar UUD 1945

Unsur material ditanyakan hakim karena dalam permohonan uji materi ini, Fernando mengajukan tiga pasal yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, pasal 1 terkait frasa "Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan". "Frasa ini bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.

Hal itu karena menurutnya, UU 9/2017 ini merupakan penerapan Perppu No 1/2017 yang dibentuk berdasarkan hasil konvensi international yang pada intinya mengatur keterbukaan informasi terkait perpajakan untuk warga negara tertentu yang berada di luar negeri dan bukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di negaranya sendiri.

Kedua, pasal 2 terkait frasa "Direktur Jenderal Pajak". Frasa ini juga dinilai melanggar UUD 1945 karena semestinya tafsir dalam aturan ini adalah kewenangan Menteri Keuangan dan bukan Direktur Jenderal Pajak.

Ketiga, Pasal 8 yang berisi lampiran sejumlah poin peraturan perundangan lain yang dinyatakan tak berlaku lagi sejak berlakunya UU 9/2017 ini. Poin yang tidak berlaku ada dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan UU Perbankan Syariah.

UU ini diuji materi karena keterbukaan informasi rekening terkait perpajakan sudah diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 25/ POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No 125/ PMK.03/2015. "Saya minta MK menguji substansi UU ini karena pandangan saya secara umum UU ini tidak merefleksikan substansi automatic exchange of financial information regarding tax matters sebagai konvensi yang menjadi acuan," katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 116 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :