Tidak Ada Keringanan PBB KENAIKAN Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tiba-tiba, sempat membuat beberapa pengusaha merasa dirugikan. Namun demikian, kenaikan NJOP ini menurut Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno tidak akan memberatkan masyarakat.

Sandiaga mengklaim, bahwa segala hal sudah masuk dalam penghitungan atas kenaikan NJOP. "Tidak (memberatkan). Kami sudah hitung untuk masyarakat." kata Sandiaga, Minggu (8/7). Dia juga mengaku sudah memikirkan dampak bagi masyarakat atas kenaikan NJOP atas tanah dan bangunan di Jakarta, terutama bagi masyarakat menengah bawah.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menurut Sandiaga belum akan memberikan keringanan bagi warga yang merasa keberatan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka selepas ada kenaikan NJOP ini.

Mengenai adanya protes dari dunia usaha terutama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sandiaga memastikan akan segera menggelar sosialisasi kenaikan NJOP ini. Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan tentang maksud dan tujuan kenaikan NJOP tersebut.

Dia yakin pelaku usaha tidak dirugikan dengan kenaikan NJOP ini lantaran nilai aset properti yang dimilikinya mengalami peningkatan harga, sehingga dari sudut pandang ekonomi tidak dirugikan. Mengenai alasan Pemprov DKI Jakarta yang terkesan tiba-tiba menaikkan NJOP, pihaknya juga akan menjelaskannya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menaikkan NJOP rata-rata 19,54% . Kebijakan tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur No 24/2018 yang diundangkan pada 29 Maret 2018 lalu.