Selasa, 24 Juli 2018  

Berita Pajak

Proyek MRT Kerek NJOP di DKI Jakarta

Harian Kontan, Senin 9 Juli 2018

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Proyek MRT Kerek NJOP di DKI Jakarta JAKARTA. Setelah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan rata-rata sebesar 19,54%, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan kembali menaikkan NJOP atas tanah dan bangunan di wilayah-wilayah yang dilalui proyek Mass Rapid Transit (MRT).



Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, kehadiran MRT yang ditargetkan beroperasi pada Maret tahun depan, bakal berdampak pada kenaikan NJOP di kawasan yang dilalui moda transportasi massal tersebut.

Kriteria kenaikan NJOP adalah infrastruktur yang mendukung ekonomi.

Sandiaga memberi sinyal adanya kenaikan NJOP atas tanah dan bangunan pada wilayah di sekitar MRT. Sebab, salah satu kriteria kenaikan NJOP pada sebuah wilayah adalah munculnya infrastruktur yang akan mendukung kegiatan ekonomi.

"Saya yakin 100% bahwa nilai properti yang ada di sepanjang koridor MRT akan naik dan akan ada penyesuaian NJOP nantinya," kata Sandiaga, Minggu (8/7).

Sandiaga juga bilang, kawasan Senayan, sekitar Jalan Sudirman dan MH Thamrin bakal menjadi kawasan yang akan menikmati kenaikan harga properti paling tinggi dengan adanya MRT.

Oleh karena itu sangat wajar bila nantinya akan ada penyesuaian nilai NJOP mengikuti harga properti tersebut. "Kami menilai kawasan ini (Sudirman-Thamrin) sudah siap bila kami naikkan nilai NJOP nanti," ucapnya. Selain pembangunan infrastruktur, pertimbangan lain kenaikan NJOP adalah kemampuan daya beli kawasan tersebut.

Sayangnya Sandi masih belum bisa memperkirakan kenaikan NJOP di wilayah tersebut. Dia juga tidak mau memastikan apakah NJOP atas tanah dan bangunan di wilayah Sudirman dan MH Thamrin akan dilakukan tahun depan atau tahun depan lagi.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, kenaikan nilai NJOP suatu wilayah karena peningkatan ekonomi diharapkan dapat menambah anggaran pembangunan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Hasilnya bisa dikembalikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat setempat, seperti kualitas jalan dan air bersih. "Saya kira kenaikan NJOP tak masalah asalkan manfaatnya dikembalikan ke warga," ujarnya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 18 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :