Minggu, 18 Agustus 2019  

Berita Pajak

Aturan Pajak Bangunan Bebani UMKM

harnas.co, Kamis 25 April 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Aturan Pajak Bangunan Bebani UMKM Revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dinilai akan membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke depan. Melalui Pergub DKI Jakarta No 38/2019 menyebutkan, tanah, bangunan, atau rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar untuk usaha atau tujuan komersial akan

dikenai PBB-PP mulai tahun 2020.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, beban pajak PBB-PP tersebut akan berpotensi memberatkan UMKM yang berusaha di rumah.

"Betul, kami dengan tegas menolak (aturan PBB-PP). Beban pajak untuk UMKM yang berusaha di rumah itu semata-mata ingin mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Jangan ditambah lagi dengan pajak," katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut dia, omzet industri UMKM saat ini masih sangat kecil. Begitu juga keuntungannya karena beban persaingan antara pengusaha UMKM sangat tinggi. Penambahan pajak akan membebani mereka lagi.

Seharusnya, kata dia, pemerintah perlu terus berpihak kepada UMKM dengan memberikan kebijakan yang mendukung dunia usaha. Ikhsan mengatakan, penerapan kebijakan tersebut (PBB-PP) perlu dipelajari dan ditinjau ulang.

"Aturan itu tidak sejalan dengan keberpihakan kepada rakyat kecil, sesuai janji kampanye dari Gubernur DKI Anis Baswedan saat itu," ujarnya.

Ia menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan beban biaya UMKM sebaiknya dilakukan dengan bijak dan sangat hati-hati.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Lubis menilai, kebijakan PBB-PP sudah tepat dalam konteks penataan kawasan dan zonasi perkotaan.

Jika mengacu teori perencanaan regional, kata dia, Jakarta ini memang masih menjadi contoh gagal untuk praktik zonasi. "Contohnya perumahan mewah Pondok Indah. Banyak juga rumah menjadi tempat usaha atau kawasan perumahan Kebayoran Baru yang banyak dijadikan perkantoran," katanya.

Namun masalahnya, kata Rissalwan, kebijakan tersebut bisa membebani masyarakat kecil yang membuka warung sebagai usaha sampingan. Jika kebijakan tidak dipilah akan menjadi kebijakan tidak tepat sasaran dan berpotensi besar merugikan pelaku UMKM, terutama skala mikro.

"Jadi saya kira kebijakan ini perlu lebih spesifik menyasar kepada kelompok yang mana. Pemisahan golongan sosial ekonomi masyarakat di Jakarta memang sangat lebar bentangannya," ujarnya.

Ia menyarankan pemerintah mengecualikan kebijakan PBB-PP untuk UMKM, terutama usaha mikro. Kategorisasi NJOP progresif bisa diatur bagi rumah yang menjalankan usaha. Semakin besar skala usahanya, semakin besar komponen pajaknya.

"Kota seperti Jakarta ini pasti menjadi ruang usaha yang subur untuk sektor jasa dan perdagangan, tapi proteksi kepada UMKM tetap harus dikedepankan," katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 70 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :