Senin, 17 Juni 2019  

Berita Pajak

Masih Menunggu Insentif Baru

Harian Kontan, Selasa 30 April 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Masih Menunggu Insentif Baru JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus mendorong wajib pajak (WP) badan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah janji bakal memberikan sejumlah insentif kepada calon-calon perusahaan tersebut.



Insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari sebesar 25% menjadi 20%, bagi perusahaan yang paling sedikit 40% dari jumlah sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 17 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga mewacanakan untuk merelaksasi insentif ini. Menkeu menyebut, revisi aturan pajak dilakukan tak hanya agar perusahaan mau melepas sahamnya ke publik, targetnya juga bisa mendorong emiten memperbesar porsi saham yang dilepas ke publik.

Selain itu, ada juga fasilitas pajak yang diberikan kepada pemegang saham yang saham perusahaannya tercatat dan ditransaksikan di BEI. Fasilitas yang dimaksud, berupa pajak transaksi saham sebesar 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai Initial Public Offering (IPO) bagi pemegang saham pendiri atau 0,1% dari nilai transaksi bagi pemegang saham lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, semakin banyak perusahaan yang melantai di bursa, maka penerimaan pajak bisa lebih baik lagi. Sebab, perusahaan WP tersebut akan lebih tertib dalam administrasi perpajakan dan lebih patuh untuk membayar pajak.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya berharap ada perubahan insentif yang diberi, misalnya dengan menurunkan kewajiban jumlah saham yang harus diperdagangkan ke publik. Menurutnya, usulan itu masih dibahas dengan pemerintah.

"Dari pihak kami proposenya bukan hanya 40% free float-nya, mungkin yang di bawah itu ada tiering sehingga nanti persentasenya gradual juga," katanya.

Sementara Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ingin pemerintah memberikan insentif pajak ke emiten yang kepemilikan saham publiknya mencapai 35% dan berlaku bagi semua emiten. "Ini sesuai usulan AEI," kata Isakayoga, mantan Direktur Eksekutif AEI.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 41 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :