Minggu, 21 Juli 2019  

Berita Pajak

Dokumen Setara Faktur Pajak Ditambah

Harian Bisnis Indonesia, Kamis 11 Juli 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Dokumen Setara Faktur Pajak Ditambah Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Ketentuan itu diberlakukan sejalan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019. Dalam beleid yang baru tersebut, jumlah dokumen yang disamakan dengan faktur pajak naik,

yakni dari sebelumnya 14 jenis dokumen menjadi 16 jenis dokumen.

Aturan tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan dokumen- dokumen tersebut.

“Bahwa [aturan ini] untuk memberikan kepastian hukum mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya sama dengan faktur pajak,” tulis pertimbangan beleid itu yang dikutip Bisnis, Rabu (10/7).

Dari perubahan yang ada, setidaknya ada tiga jenis dokumen yang ditambahkan oleh pemerintah.

Pertama, dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1).

Kedua, pemberitahuan impor barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), yang dilampiri dengan surat setoran pajak (SSP) dan surat penetapan tarif atau nilai pabean.

Selain itu, lampiran juga mencakup surat penetapan pabean, surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP.

Sejumlah dokumen itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemberitahuan impor barang (PIB) tersebut, untuk impor barang kena pajak (BKP) dalam hal ini terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketiga, surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP; dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP atau BKP Tidak Berwujud.

Adapun bagi PIB untuk Impor BKP, dokumen yang dimaksud meliputi PIB, PIB Khusus, Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration), Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Di samping itu Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat, surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, atau Pajak atas barang kiriman; dan PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, juga masuk dalam kategori tersebut.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 28 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :