Jumat, 20 September 2019  

Berita Pajak

Pajak Jadi Kunci

Harian Bisnis Indonesia, Kamis 5 September 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pajak Jadi Kunci Bisnis, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk mendorong keseimbangan primer ke arah positif harus dibarengi dengan optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan.Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, penurunan defisit keseimbangan primer Indonesia dari tahun ke tahun merupakan sinyal baik bahwa pertumbuhan ekonomi terus

terjaga.

Guna mencapai target pada RAPBN 2020 dan mendorong keseimbangan primer ke zona hijau, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dari pajak.

“Keseimbangan primer itu ditentukan dari kemampuan perekonomian untuk memproduksi lebih tinggi dari utang yang diambil negara. Utang yang dibelanjakan pemerintah sebenarnya sudah cukup produktif. Tetapi, pemerintah masih belum mampu mengumpulkan bagian besar dari pertumbuhan ekonomi negara sebagai penghasilan dari pajak,” jelas Yose, Rabu (4/9).

Mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2020, defisit anggaran APBN pada 2019 mencapai Rp310,8 triliun atau 1,93% dari PDB dengan defi sit keseimbangan primer sebesar Rp34,7 triliun. Adapun proyeksi defisit pada 2020 sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76% dari PDB serta defisit keseimbangan primer Rp12 triliun.

Meski dibayangi penerimaan pajak yang tersendat, Kementerian Keuangan tetap optimistis dapat membawa keseimbangan primer pada angka positif dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami selalu mengupayakan agar kedepannya keseimbangan primer dapat positif. Agar upaya ini dapat tercapai, defisit negara harus semakin turun,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara.

Sementara itu, pemerintah masih belum bisa merancang strategi yang jelas mengenai penarikan utang dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Di tengah volatilitas pasar obligasi, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfi rman mengatakan pihaknya bisa saja lebih memilih pinjaman dibandingkan dengan SBN dalam jangka waktu tertentu apabila memang penerbitan SBN tidak memungkinkan.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 13 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :