Senin, 18 Nopember 2019  

Berita Pajak

KPP Atur Ritme Pencairan

Harian Bisnis Indonesia, Jumat 4 Oktober 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

KPP Atur Ritme Pencairan Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak mengatur ritme pencairan restitusi yang sejak awal tahun tumbuh cukup signifikan. Pengaturan ini dilakukan agar restitusi tidak berdampak besar terhadap penerimaan pajak yang sejauh ini masih belum memuaskan.Berdasarkan informasi dari sumber Bisnis,

pengaturan restitusi menjadi strategi sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP) di tengah lesunya penerimaan dari sektor ini.

Harapannya, besarnya pencairan restitusi bisa lebih diatur dan tidak terlalu berpengaruh terhadap performa penerimaan pajak.

Adapun skema yang dilakukan masing-masing kantor pajak beragam. Salah satunya menggunakan pendekatan persuasif dengan meminta wajib pajak yang memperoleh fasilitas percepatan restitusi untuk mengatur ritme pengembalian kelebihan bayar.

“Uang mereka tidak hilang, tetap kami kembalikan. Jadi lebih supaya teratur,” ungkap informasi yang diperoleh Bisnis dari lingkungan Ditjen Pajak, belum lama ini.

Selain itu, ada pula yang menggunakan cara lebih ekstrem. Bahkan tidak jarang ada praktik yang diduga bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam ketentuan pencairan restitusi.

Wajib pajak yang menjadi sumber Bisnis mengungkap, sesuai prosedur, ketika permohonan restitusi telah selesai diproses oleh KPP yang ditandai dengan terbitnya surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP), seharusnya restitusi bisa langsung dicairkan.

Namun karena jumlahnya yang cukup fantastis, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) tertentu langsung menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada KPP untuk selektif dalam pengembalian. Salah satunya dengan menahan atau menunda restitusi pajak.

“Bahkan ada cara-cara yang kurang elok, misalnya sengaja menerbitkan SPMKP yang salah ketik nomor rekening, termasuk nama wajib pajak. Tujuannya agar punya alasan untuk menolak atau mengembalikan SPMKP,” jelas sumber Bisnis itu.

Menanggapi hal itu, pihak Ditjen Pajak segera membantah. Menurut mereka, restitusi merupakan hak wajib pajak yang diselesaikan dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Kita juga tidak mungkin terlambat dari jangka waktu yang telah diatur dalam UU,” tegas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Kamis (3/10).

Dalam catatan Bisnis, sejak diterbitkannya PMK No.39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pen- dahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang diubah dalam PMK No. 117/ PMK.03/2019, arus restitusi tumbuh signifikan. Pada Agustus lalu, kendatiada perlambatan, restitusi masih tumbuh di atas 30%.

Salah satu substansi yang diatur dalam beleid tersebut adalah memberikan fasilitas fiskal berupa percepatan restitusi kepada wajib pajak yang berisiko rendah.

Naiknya klaim restitusi kemudian membuat hampir seluruh jenis atau sektor penerimaan pajak yang berkaitan langsung mengalami kontraksi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sektor manufaktur misalnya, sampai Agustus lalu masing-masing terkontraksi hingga minus 6,36% dan minus 4,8%.

Padahal pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan PPN maupun manufaktur berada di atas 10%. Rendahnya kinerja pertumbuh- an penerimaan pajak dari PPN dan manufaktur ini kemudian membuat peforma penerimaan sampai Agustus 2019 hanya tumbuh 0,2%.

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji, menjelaskan mengenai prospek penerimaan pajak pada tahun ini, seharusnya tidak perlu terlalu dikaitkan dengan ritme pencairan restitusi PPN.

KONSEKUENSI LOGIS

Pasalnya, restitusi sendiri merupakan konsekuensi logis dari penerapan konsep netralitas dari sistem PPN yang mana terdapat kemungkinan dalam suatu masa, pajak masukan ternyata lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran.

Kelebihan pajak masukan ini adalah hak dari Pengusaha Kena Pajak yang wajib dikembalikan oleh negara. Dengan demikian, restitusi merupakan hak dari wajib pajak.

Dia menambahkan, idealnya restitusi harus dikembalikan setelah pembayaran pajak diterima oleh otoritas. Menunda proses pemberian resitusi, menurutnya, sama saja mencederai prinsip PPN sebagai pajak atas konsumsi.

“Tidak mengherankan jika banyak negara yang memiliki kebijakan bahwa pembayaran klaim restitusi diberikan secepatnya setelah pengajuan,” ungkapnya.

Di Indonesia, kemudahan percepatan ini baru mulai dilakukan. Jadi menurutnya masih bisa dipahami jika hal ini kemudian dianggap sebagai sumber permasalahan.

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa pemberian kemudahan restitusi justru akan mengurangi distorsi atas cash flow dari wajib pajak.

Di saat bersamaan, ini juga akan membuat sumber daya manusia di otoritas pajak tidak terserap dalam proses pemeriksaan restitusi sehingga bisa fokus untuk melakukan upaya meningkatkan kepatuhan.

“Dengan demikian, justru saya melihatnya percepatan restitusi justru akan baik bagi kepatuhan karena memberikan kepastian bagi wajib pajak dan penggunaan SDM yang lebih efi sien dari sisi otoritas pajak,” jelasnya.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, menambahkan pengaturan ritme restitusi tidak menjadi perso- alan selama mendapat persetujuan wajib pajak.

Namun kebijakan ini bukannya tanpa risiko, apalagi saat ini kondisi bisnis sedang lesu dan sangat membutuhkan cash flow.

“Manajemen restitusi sejauh wajib pajak tidak keberatan sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kan bisnis juga sedang berat,” kata Prastowo.

Dia mengatakan bahwa upaya mengatur restitusi hanya akan memiliki dampak dalam jangka pendek. Justru yang dia khawatirkan, jika hal itu berlangsung masif, akan menjadi beban bagi otoritas pajak pada tahun depan.

Dengan demikian, moderasi target sangat diperlukan. Paling tidak, bila dalam APBN ditargetkan 100%, di internal otoritas pajak target minimalnya bisa di angka 90%.

“Saya bisa memaklumi tekanan target Ditjen Pajak. Seharusnya target internal direvisi, ini solusi ideal,” ujarnya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 40 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :