Kamis, 21 Nopember 2019  

Berita Pajak

Pengusaha Kena Pajak Ritel Wajib Daftar Elektronik

Harian Bisnis Indonesia, Kamis 17 Oktober 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pengusaha Kena Pajak Ritel Wajib Daftar Elektronik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) ritel yang berpartiasi dalam pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing.



Mekanisme pendaftaran dan kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Regulasi tersebut memuat sejumlah catatan penting bagi peritel. Pertama, PKP toko ritel harus mendaftar secara elektronik sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing melalui aplikasi VAT Refund for Tourists pada laman Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Kedua, PKP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak harus menentukan cabang atau toko ritel yang akan berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing.

Selain itu, pengusaha ritel juga bisa menambah atau mengurangi cabang toko ritel atau membuat hak akses bagi toko ritel secara mandiri melalui aplikasi yakni VAT Refund for Tourists.

Ketiga, setelah persyaratan administrasi selesai, toko ritel memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Yakni mencetak dan memamasang logo “Tax Free Shop” dan menyediakan informasi dalam bentuk cetakan atau informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada turis asing.

Dalam informasi tersebut juga harus memuat mengenai bandar udara (bandara) yang ditandai dengan logo “Tax Refund for Tourist”.

Tak hanya itu, toko ritel tersebut juga wajib menerbitkan faktur pajak khusus melalui aplikasi VAT Refund for Tourists atas penyerahan barang bawaan kepada turis asing yang menghendaki pengembalian PPN dan menunjukkan paspor luar negeri dengan jumlah tiga rangkap.

Lembar kesatu untuk turis asing dalam rangka pengajuan pengembalian PPN. Adapun lembar kedua untuk Unit Pelaksana Restitusi (UPR) PPN bandara melalui turis asing. Sementara itu, lembar ketiga ditujukan untuk arsip.

Keempat, dalam hal aplikasi VAT Refund for Tourists dalam kondisi luring (offline), faktur pajak khusus dibuat secara manual.

Pembuatan secara manual itu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

Kelima, PKP toko ritel yang telah terdaftar dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing sebelum tanggal 1 Oktober 2019 tidak perlu mendaftar kembali sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing.

Adapun penerbitan faktur pajak khusus atas penyerahan barang bawaan harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Di antaranya nilai PPN paling sedikit Rp50.000 dan pengisian kolom Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan nomor paspor turis asing sesuai yang tercantum dalam paspornya.

Adapun pada kolom alamat pembeli diisi dengan alamat lengkap turis asing sesuai yang tercantum dalam paspor, dan mencantumkan nomor cash register, struk pembayaran, atau invois.

Dengan berlakunya skema baru ini, pemerintah berharap sektor pariwisata akan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga berharap pariwisata membantu meningkatkan pendapatan dan mengerek laju pertumbuhan ekonomi nasional.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 69 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :