Jumat, 22 Nopember 2019  

Berita Pajak

Mekanisme Konfirmasi Status WP Diperluas

Harian Bisnis Indonesia, Senin 21 Oktober 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Mekanisme Konfirmasi Status WP Diperluas Mekanisme konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terus diperluas. Setelah sebelumnya diterapkan di Kementerian BUMN, kini Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan yang sama.Melalui Permenaker No.18/2019, kementerian itu akan mengecek kepatuhan para wajib pajak (WP) sebelum memberikan layanan publik.



Tujuan implementasi KSWP ini mencakup dua hal. Pertama, KSWP merupakan pelaksanaan Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, sehingga perlu dilakukan aksi pencegahan korupsi dalam pemberian layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kedua, salah satu bentuk aksi pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP melalui KSWP. "Pemerintah perlu menetapkan Permenaker tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu," tulis pertimbangan yang dikutip Bisnis.

Jenis layanan yang dikenakan kewajiban antara lain permohonan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Lintas Provinsi (SIU-LPTKS).

Selain itu, mencakup Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, penunjukkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3),dan penunjukkan Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mekanisme KSWP dilakukan melalui sistem informasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak termasuk melalui aplikasi di Kementerian Keuangan.

Setelah melalui mekanisme tersebut, otoritas akan memberikan keterangan status valid dan tidak valid kepada WP. Status valid diberikan jika nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sistem informasi Ditjen Pajak dan telah menyampaikan SPT pajak penghasilan untuk 2 tahun terakhir.

KSWP yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan layanan publik tertentu untuk dapat diproses lebih lanjut.

Jika otoritas memberikan status tidak valid, misalnya karena tidak memenuhi ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, permohonan layanan publik terkait dengan ketenagakerjaan tidak bisa diproses.

Kendati demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan WP berstatus tidak valid dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum mem berikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status WP.

KSWP memuat informasi yang diberikan oleh direktur jenderal yang membidangi perpajakan untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.


© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 31 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :