Sabtu, 7 Desember 2019  

Berita Pajak

REALISASI APBN : Sengketa Pajak Hambat Laju Penerimaan

Harian Bisnis Indonesia, Selasa 19 November 2019

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

REALISASI APBN : Sengketa Pajak Hambat Laju Penerimaan Bisnis, JAKARTA — Besarnya restitusi serta banyaknya sengketa pajak menjadi penyebab utama rendahnya realisasi penerimaan negara dari sektor ini per akhir bulan lalu.Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Oktober 2019 total restitusi pajak tercatat mencapai Rp133 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp22 triliun merupakan imbas dari upaya hukum (putusan pengadilan) yang dilakukan oleh wajib pajak (WP).

Putusan itu mengharuskan otoritas mengembalikan uang yang telah dipungut kepada WP. Sedangkan sisanya, yakni dari pemeriksaan di kisaran Rp81 triliun dan Rp29 triliun lainnya adalah berasal dari kebijakan percepatan restitusi.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan putusan pengadilan telah menggerus penerimaan pajak. Dia mengatakan sengketa pajak berawal dari proses yang di otoritas pajak, mulai dari penetapan, keberatan, banding, gugatan, hingga ke tingkat upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK).

“Bagaimana kualitasnya kan diuji. Di satu sisi kan kita juga melakukan reformasi di mana yang harus dibenahi, dan efektivitasnya,” ungkap Suryo di Jakarta, Senin (18/11).

Suryo juga mengatakan dominasi restitusi yang berasal dari pemeriksaan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Jadi kalau yang diperiksa itu memang normalnya begitu, alaminya begitu,” jelasnya.

Dalam catatan Bisnis, persentase kemenangan otoritas pajak dalam sengketa sangat kecil. Dalam konteks pengajuan PK misalnya, dari 2.350 upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung (MA), jumlah permohonan yang dikabulkan hanya 83 kasus atau 3%.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa tingginya porsi kekalahan Ditjen Pajak di tingkat PK perlu segera dievaluasi.

Sehingga, pemerintah tidak terbebani dengan pembayaran kembali kepada wajib pajak yang pada akhirnya menggerus realisasi penerimaan.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang membuat otoritas pajak selalu kalah, yakni kredibilitas hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak tersebut telah diajukan ke tingkat PK.

“Kalau sudah diputus di PK, berarti memang perlu evaluasi, atas kualitas hasil pemeriksaan pajak. Apalagi kalau nanti ini berulang,” ucap Prastowo.

Dalam hal ini keberadaan compliance risk manajemen (CRM) bisa menjadi alat kontrol untuk memantau efektivitas pemeriksaan. Termasuk penyusunan pengujian mutu untuk menjamin kredibilitas pemeriksaan dan pedoman agar tidak multitafsir.

KINERJA PENDAPATAN

Sementara itu, pendapatan negara sampai dengan Oktober 2019 mencapai Rp1.508,9 triliun, tumbuh 1,2%, lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2018 yang mencapai 21,3%.

Adapun penerimaan perpajakan senilai Rp1.173,9 triliun, hanya tumbuh 1,2% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp333,3 triliun, hanya tumbuh 3,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lesunya kinerja penerimaan ini tak bisa dilepaskan dari indikator-indikator penerimaan yang memengaruhinya.

“Harga minyak yang di bawah asumsi dan kurs kita yang lebih kuat, faktor ini akan mempengaruhi penerimaan pajak migas dan PNBP kita yang pasti menjadi lebih rendah. Inilah yang menjadi salah satu tekanan di dalam APBN penerimaan,” jelas Sri Mulyani.

Dengan kondisi ini, defisit anggaran pada APBN dipastikan di bawah 2,2% dari PDB. Berdasarkan penghitungan Bisnis, defisit anggaran secara nominal bakal mendekati angka Rp354 triliun.

“Defisit akan berada di dekat batas atas 2,2%. Ini tidak hanya dari sisi penerimaan saja tetapi juga melihat sepenting apa pengeluarannya dan akan kita lihat konsekuensi dari pembiayaannya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Defisit anggaran per 31 Oktober 2019 telah mencapai Rp289,1 triliun atau 1,8% dari PDB. Nominal tersebut dekat dengan target APBN 2019 di mana defisit dipatok di angka Rp296 triliun yang setara dengan 1,84% dari PDB.

Dengan ini, realisasi pembiayaan utang per 31 Oktober 2019 mencapai Rp 384,5 triliun dengan utang melalui SBN sebesar Rp401,7 triliun dan utang melalui pinjaman di angka minus Rp17,2 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Oktober 2019 mencapai 74% atau setara dengan Rp633,5 triliun dari pagu anggaran Rp855,4 triliun. Bila dibandingkan dengan 2018, perolehan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,5%.

Adapun realisasi belanja modal telah mencapai Rp100,8 triliun dari pagu anggaran Rp189,3, atau mengalami kontraksi 6,1% bila dibandingkan dengan realisasi Oktober 2018 yaitu Rp107,3 triliun atau 52,7% dari anggaran Rp203,7 triliun.

Selanjutnya, realisasi belanja barang mengalami kenaikan 3,5% bila dibandingkan dengan perolehan Oktober 2018. Belanja barang hingga 31 Oktober 2019 mencapai Rp236,5 triliun dari total alokasi Rp344,6 triliun.

Adapun belanja bantuan sosial telah tercapai 94,5%. Total realisasi belanja jenis ini mencapai Rp91,7 triliun dari alokasi anggaran Rp97,1 triliun.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan kondisi ini akan bertahan hingga Desember 2019. Pasalnya, industri manufaktur yang merupakan andalan penerimaan pajak tidak menunjukkan tren perbaikan.

“Kinerja industrinya sendiri menurun, yang juga diikuti dengan merosotnya indeks PMI pada posisi 47,7,” katanya.

Dia menambahkan, pelebaran defisit akan membuat laju penerimaan negara tidak dapat mengejar belanja pemerintah yang menunjukkan tren peningkatan. Jika demikian, kemampuan belanja pemerintah akan berkurang secara signifikan.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 239 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :