Minggu, 24 Agustus 2014  

Berita Pajak

Penerima Hibah Tanah dan Bangunan Akan Bebas Pajak

Senin, 18 Februari 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

PEMBAHASAN RUU PPH
JAKARTA. Bagi Anda yang akan menerima hibah berupa tanah ataupun bangunan dari saudara kandung atau orangtua boleh sedikit bernafas lega. Pasalnya, pengalihan hak dengan cara hibah sekarang tidak lagi dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Sebelumnya, PPh atas pengalihan hak ini sebesar 5% dari nilai tanah atau bangunan.

DPR dan pemerintah sudah menyepakati ketentuan tersebut ketika membahas Rancangan Undang-Undang PPh. Namun, ada syarat supaya tanah dan bangunan hibah terbebas pajak. Yakni, hanya bisa diperoleh bila pemberi hibah melaporkan hibahnya ke kantor pajak terlebih dahulu. Jika tidak, peralihan hibah ini akan terkena pajak.

Pemberitahuan ini dilakukan kepada kantor pelayanan pajak maksimal sebulan setelah hibah. Masih ada syarat lain: "Asal penerima hibah mempunyai garis keturunan sedarah, "ujar Rama Pratama, anggota Komisi XI DPR, Kamis (14/2).

Pemerintah dan DPR mengaku kesepakatan ini untuk memudahkan dan meringankan masyarakat. "Jadi, tidak perlu biaya lagi, "ujar Rama.

UU No 17/2000 tentang Pajak Penghasilan sebenarnya sudah membebaskan hibah dari pungutan pajak. Didalam aturan itu harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah bukan termasuk objek pajak.

Masalahnya, UU Nomor 20/2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengatur lain. Pemerintah tetap mengutip pajak sebesar 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh dari hibah. Inilah yang mengakibatkan pembebasan pajak untuk tanah dan bangunan hibah, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2000, menjadi tak berfungsi.

Yang menarik, pembebasan pajak tanah dan bangunan hibah ini akan berlaku untuk seluruh status hak tanah dan bangunan. Baik itu hibah tanah dan bangunan yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, maupun hak pengelolaan. Pokoknya, para penerimanya terbebas dari PPh ketika menerimanya.

Ketua Panitia Kerja RUU PPh Max Moein mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR telah menyepakati 200 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU PPh, dari sekitar 700 DIM. Meskipun belum mencapai setengahnya, DPR dan pemerintah yakin dapat menyelesaikan RUU PPh ini pada tahun ini. "Jika selesai cepat pun, penerapannya baru bisa pada tahun depan, "dalih Max.

Selain soal hibah, banyak ketentuan baru yang muncul dari RUU PPh. RUU ini juga menjadi keputusan final pemerintah atas simpang siurnya ketentuan perpajakan. Contohnya, ya, masalah pajak hibah ini. Nah, RUU PPh inilah yang akan menegaskan bahwa tanah dan bangunan hibah terbebas dari PPh saat diterima.

Andri Setyawan

Harian Kontan, 16 Februari 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 6518 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :