Kamis, 23 Oktober 2014  

Berita Pajak

Biaya jabatan pengurang PPh dinaikkan

Bisnis Indonesia, Rabu 21 Januari 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: Pemerintah menaikkan batasan besaran biaya jabatan dan biaya pensiun sebagai pengurang PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, masing-masing menjadi Rp6 juta dan Rp2,4 juta setahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

PMK yang berlaku per 1 Januari 2009 tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 21 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pegawai tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan.

Sementara itu dalam Pasal 2, Menteri Keuangan menetapkan besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pemotongan PPh bagi pensiunan 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta setahun atau Rp200.000 sebulan.

Dengan diberlakukannya PMK tersebut, peraturan sebelumnya yang mengatur tentang besaran biaya jabatan dan biaya pensiun yaitu KMK No. 521/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam KMK itu, batasan besaran biaya jabatan ditetapkan Rp1,2 juta setahun atau Rp108.000 sebulan, sedangkan untuk batasan besaran biaya pensiun ditetapkan Rp432.000 setahun atau Rp36.000 sebulan.

Pengamat pajak dari Center for Investment and Business Advisory Winarto Sugondo menilai kebijakan itu membantu karyawan yang gajinya Rp3 juta ke bawah.

"Sebagian besar berpendapatan Rp3 juta ke bawah," jelasnya.

Namun, lanjutnya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pekerja dan dunia usaha di Indonesia adalah peningkatan insentif bagi penerima penghasilan di atas Rp3 juta.

Menurut dia, tingginya kebutuhan pokok masyarakat yang berbanding lurus dengan tingginya harga kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan penghasilan. (15)

Bisnis Indonesia
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 3044 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :