Jumat, 28 April 2017  

Artikel Pajak

RUU tax amnesty tak jadi agenda pembahasan

Bisnis Indonesia, Senin 16 November 2009

   Cari Artikel Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) hingga saat ini belum masuk dalam daftar inventarisasi RUU yang akan diusulkan Komisi XI DPR sebagai agenda prolegnas (program legislasi nasional) DPR 2010-2014.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI Kamis pekan ini, RUU tax amnesty belum masuk dalam daftar RUU yang akan diusulkan oleh Komisi XI.

"Untuk base pertama, dari 30-an RUU yang diusulkan belum ada yang mengusulkan RUU tax amnesty masuk prolegnas. Tapi nggak tahu untuk base kedua [4 Desember] apakah akan disusulkan," katanya kemarin.

Anggota Komisi XI DPR dari FPKS Andi Rahmat sebelumnya mengungkapkan DPR akan menginisiasi pembuatan RUU tentang tax amnesty yang akan dimasukkan ke prolegnas 2010-2014. (Bisnis, 22 Oktober)

Menurut Melchias, untuk memasukkan suatu RUU menjadi agenda prolegnas harus disertai dengan landasan yang kuat.

"Kalau mau dimasukin [RUU Tax Amnesty] harus ada dasar kuat. Naskah akademiknya sudah ada belum karena saya belum melihat sejauh ini. Apakah menguntungkan masyarakat? Kalau nggak buat apa?" tegasnya.

Dia sendiri menilai belum ada urgensi untuk memberlakukan RUU tax amensty pada saat ini. "Untuk sekarang belum mendesak. Tapi kalau pemerintah mau mengajukan boleh saja. Kalau dari DPR rasanya sulit karena kan ada sembilan fraksi belum tentu semua fraksi sepakat."

Bukan jaminan

Dengan pemberlakuan tax amnesty, jelasnya, tidak ada jaminan uang yang diparkir di luar negeri akan kembali masuk ke Indonesia. "Jangan sampai sudah dikasih [tax amnesty] masih lari-lari. Jadi sekarang belum ada jaminan uang dari luar masuk," jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, anggota Komisi XI DPR dari FPKS Andi Rahmat mengakui memang RUU tax amnesty tidak diprioritaskan dibahas pada 2010. "Tidak diprioritaskan pada 2010 tetapi dalam masa periode DPR kali ini pokoknya akan diselesaikan."

Menurut dia, selama ini RUU tax amnesty selalu hanya menjadi wacana karena tidak pernah ada dorongan kuat untuk merealisasikannya menjadi sebuah UU.

"Everybody knows, everybody agrees tetapi tidak pernah masuk substansi. Makanya sekarang baru di dorong untuk menjadi peraturan," tuturnya.

Dia menjelaskan konsep kebijakan tax amnesty yang akan diberlakukan hanya meliputi sanksi pidana yang berhubungan dengan pajak dan tidak mencakup sanksi pidana lain di luar pajak.

"Subjek tax amnesty itu adalah pidana pajak. Jadi tidak ada hubungan dengan pidana lain. Dulu pun ditolak karena dikhawatirkan akan menimbulkan moral hazard," jelasnya.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia pernah menyatakan pemberlakuan kebijakan tax amnesty membutuhkan intervensi dari Presiden.


Bisnis Indonesia, 14 Nopember 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 2297 kali ›

Pencarian Artikel Pajak
Kata Kunci :