Selasa, 17 Januari 2017  

Artikel Pajak

Tax Amnesty Belum Diagendakan

Koran Jakarta, Senin 16 November 2009

   Cari Artikel Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA , Rancangan Undang Undang tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) ternyata sampai saat ini belum masuk dalam daftar inventarisir RUU yang akan diusulkan Komisi XI DPR sebagai agenda prolegnas DPR 2010-2014.

Rapat Komisi XI pada Kamis malam (12/11) membahas inventarisasi RUU yang akan diajukan ke Bamus DPR untuk dijadikan sebagai prolegnas 2010-2014. Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan RUU tentang tax amnesty belum masuk dalam daftar RUU yang akan diusulkan oleh Komisi XI.

“Untuk base pertama, dari 30-an RUU yang diusulkan belum ada yang mengusulkan RUU tax amnesty masuk prolegnas. Tapi nggak tahu untuk base kedua (per 4 Desember) apakah akan disusulkan,” kata Melchias, di Jakarta, Jumat (13/11).

Padahal sebelumnya anggota Komisi XI DPR dari FPKS Andi Rahmat mengungkapkan DPR akan menginisiasi RUU tentang Tax Amnesty ke dalam prolegnas 2010-2014.

Menurut Melchias untuk memasukkan suatu RUU menjadi agenda prolegnas harus disertai landasan yang kuat. “Kalau mau dimasukkan harus ada dasar kuat. Naskah akademiknya saya belum melihat sejauh ini. Dan apakah menguntungkan masyarakat? Kalau tidak buat apa?” tegasnya.

Melchias sendiri melihat belum ada urgensi untuk memberlakukan RUU tentang Tax Amensty pada saat ini. “Untuk sekarang belum mendesak.

Tapi kalau pemerintah mau mengajukan boleh saja. Kalau dari DPR rasanya sulit karena kan ada 9 fraksi belum tentu semua fraksi sepakat,” ujarnya.

Dengan pemberlakuan tax amnesty, kata dia, tidak ada jaminan uang yang diparkir di luar negeri akan kembali masuk ke Indonesia. “Jangan sampai sudah dikasih (tax amnesty) masih lari-lari. Jadi sekarang belum ada jaminan uang dari luar masuk,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR dari FPKS Andi Rahmat mengatakan tidak pernah ada dorongan kuat untuk merealisasikan UU tax amnesty. “Semua orang tahu, semua orang setuju, tapi tidak pernah masuk substansi. Makanya sekarang baru di dorong untuk menjadi peraturan,” tuturnya.

Dia menjelaskan konsep kebijakan tax amnesty yang akan diberlakukan hanya meliputi sanksi pidana yang berhubungan dengan pajak dan tidak mencakup sanksi pidana lain di luar pajak.

“Subjek tax amnesty itu adalah pidana pajak. Jadi tidak ada hubungan dengan pidana lain. Dulu pun ditolak karena dikhawatirkan akan menimbulkan moral hazard kalau menyangkut keseluruhan pidana,” jelasnya.

Departemen Keuangan akan mengajukan 10 Rancangan Undang-Undang ekonomi pada 2010 sebagai bagian dari prolegnas dalam bidang ekonomi.

Dan selanjutnya diikuti 10 RUU pada 2010 hingga 2014. Untuk 2010, antara lain RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, RUU Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, RUU Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kemudian RUU Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, RUU Akuntan Publik, RUU Pengurusan Piutang Negara, RUU Lelang dan RUU Penilaian.


Koran Jakarta, 14 Nopember 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 2622 kali ›

Pencarian Artikel Pajak
Kata Kunci :