Jumat, 15 Nopember 2019  

News Events

Saat NPWP telah diterbitkan, sejak saat itu pula wajib pajak telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang diatur oleh pertauran perundang-undangan perpajakan. Kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berakibat dikenakannya sanksi perpajakan yang tentunya kerugian bagi wajib pajak.
Berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016, PajakOnline.com akan mengadakan pelatihan Penyusunan "TP Doc" dengan tema "Step by Step Tata Cara Penyusunan Dokumentasi Transfer Pricing"
 Tax Amnesty masih menjadi isu hangat di bidang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas ini karena sesuatu hal. Bagi wajib pajak yang belum memanfaatkannya, segera manfaatkan kesempatan langka ini sebelum berlaku ERA Pertukaran Informasi dan Revisi UU Perbankan dimana wajib pajak tidak bisa menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak.
 Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang malakukan sosialisasi ketentuan perpajakan khususnya tentang e-Faktur yang akan diberlakukan mulai per-1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa dan Bali.  Namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum memahami teknis pelaksanaan ketentuan dimaksud.
Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang malakukan sosialisasi ketentuan perpajakan khususnya tentang e-Faktur yang akan diberlakukan mulai per-1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa dan Bali.  Namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum memahami teknis pelaksanaan ketentuan dimaksud.
Setelah sukses mengadakan pelatihan yang sama pada beberapa bulan yang lalu, PajakOnline.com kembali mengadakan workshop perpajakan dengan tema yang sama yang bermanfaat bagi wajib pajak yang akan menyampaikan laporan SPT Tahunan sebagai rambu-rambu dalam menyusun laporan perpajakannya.

SEMINAR PERPAJAKAN YANG TAK PERNAH DIAJARKAN OLEH PETUGAS PAJAK

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan pemeriksaan yang salah satunya adalah penentuan fokus pemeriksaan pajak terhadap jenis usaha tertentu. Disamping itu, para petugas pajak (AR) juga melakukan analisis terhadap laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak guna menggali potensi pajak yang masih mungkin bisa ditagih. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menganalisa laporan pajak tersebut adalah dengan melakukan himbauan maupun klarifikasi data perpajakan. Hasil himbauan tersebut digunakan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak bersangkutan.

Mulai Januari 2014, format laporan dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami perubahan berdasarkan PER-14/PJ/2013. Ketentuan tersebut mengatur formulir-2 yang wajib dilampirkan WP dalam SPT, kewajiban menggunakan e-SPT bagi WP yang melakukan pemotongan PPh 21 > 20 karyawan,  menghitung dan melaporkan PPh 21 ke SPT Masa secara rinci per karyawan tiap bulannya, menyertakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam Bukti Potong, kewajiban melampirkan daftar biaya bagi WP cabang/lokasi. Dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan juga terjadi cara pelaporan SPT Masa Desember.
Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak demi kemudahan dalam menyampaikan SPT. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media flashdisk.
Standar Akuntansi terbaru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersifat ”Principle Base ”. Hal ini berarti Standar akuntansi tidak akan detail mengatur hal-hal khusus pada suatu perusahaan. Perusahaan bahkan diperbolehkan mengeluarkan kebijakan akuntansi yang dianggapnya lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indonesian GAAP).