Rabu, 26 April 2017  

News Events

 Tax Amnesty masih menjadi isu hangat di bidang perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas ini karena sesuatu hal. Bagi wajib pajak yang belum memanfaatkannya, segera manfaatkan kesempatan langka ini sebelum berlaku ERA Pertukaran Informasi dan Revisi UU Perbankan dimana wajib pajak tidak bisa menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak.
 Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang malakukan sosialisasi ketentuan perpajakan khususnya tentang e-Faktur yang akan diberlakukan mulai per-1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa dan Bali.  Namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum memahami teknis pelaksanaan ketentuan dimaksud.
Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang malakukan sosialisasi ketentuan perpajakan khususnya tentang e-Faktur yang akan diberlakukan mulai per-1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa dan Bali.  Namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum memahami teknis pelaksanaan ketentuan dimaksud.
Setelah sukses mengadakan pelatihan yang sama pada beberapa bulan yang lalu, PajakOnline.com kembali mengadakan workshop perpajakan dengan tema yang sama yang bermanfaat bagi wajib pajak yang akan menyampaikan laporan SPT Tahunan sebagai rambu-rambu dalam menyusun laporan perpajakannya.

SEMINAR PERPAJAKAN YANG TAK PERNAH DIAJARKAN OLEH PETUGAS PAJAK

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan pemeriksaan yang salah satunya adalah penentuan fokus pemeriksaan pajak terhadap jenis usaha tertentu. Disamping itu, para petugas pajak (AR) juga melakukan analisis terhadap laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak guna menggali potensi pajak yang masih mungkin bisa ditagih. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menganalisa laporan pajak tersebut adalah dengan melakukan himbauan maupun klarifikasi data perpajakan. Hasil himbauan tersebut digunakan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak bersangkutan.

Mulai Januari 2014, format laporan dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami perubahan berdasarkan PER-14/PJ/2013. Ketentuan tersebut mengatur formulir-2 yang wajib dilampirkan WP dalam SPT, kewajiban menggunakan e-SPT bagi WP yang melakukan pemotongan PPh 21 > 20 karyawan,  menghitung dan melaporkan PPh 21 ke SPT Masa secara rinci per karyawan tiap bulannya, menyertakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam Bukti Potong, kewajiban melampirkan daftar biaya bagi WP cabang/lokasi. Dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan juga terjadi cara pelaporan SPT Masa Desember.
Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak demi kemudahan dalam menyampaikan SPT. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media flashdisk.
Standar Akuntansi terbaru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersifat ”Principle Base ”. Hal ini berarti Standar akuntansi tidak akan detail mengatur hal-hal khusus pada suatu perusahaan. Perusahaan bahkan diperbolehkan mengeluarkan kebijakan akuntansi yang dianggapnya lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indonesian GAAP).

Kewajiban perpajakan dimulai saat syarat subjektif dan syarat objektif dipenuhi oleh setiap orang maupun badan. Dan dengan diterimanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak dan sarana dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Di lapangan, masih banyak wajib pajak yang ketika mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP masih belum memahami hak dan kewajiban perpajakan yang melekat kepada setiap wajib pajak saat NPWP sudah diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak. Ketidakfahaman mengenai ketentuan perpajakan ini seringkali menjadi sebab kerugian bagi wajib pajak dikarenakan sanksi-sanksi yang dihadapinya.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaporkan SPT Tahunan. Bagi wajib pajak badan, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 30 April. Penyusunan SPT Tahunan menjadi masalah tersendiri bagi wajib pajak dikarenakan bukan hanya harus memahami ketentuan perpajakan tetapi juga harus menyiapkan laporan keuangan fiskal yang merpupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan. Terkait dengan hal tersebut, PajakOnline.com bekerjasama dengan Bee Accounting akan mengadakan workshop penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Dan rekonsiliasi fiskal Laporan keuangan yang akan dilaksanakan pada: