Senin, 17 Desember 2018  

Berita Pajak

Harian Kompas, Senin 3 Desember 2018
Insentif untuk Tekan Impor JAKARTA, KOMPAS–Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang berlaku sejak 27 November 2018 membidik investor dari tiga blok industri penyumbang impor terbesar. Ketiga blok industri tersebut adalah besi dan baja, kilang dan petrokimia, serta kimia dasar.Investasi pada ketiga blok industri itu sangat dibutuhkan Indonesia untuk memperkuat industri hulu, terutama subsitusi bahan baku industri kimia. ...

Jumat, 23 November 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kalangan pengusaha meminta pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai bahan bakar minyak (BBM) industri. Cara tersebut untuk meringankan beban pengusaha akibat lonjakan harga minyak yang mendekati US$ 100 per barel. ...
Jumat, 23 November 2007
JAKARTA (SINDO) – PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) akan mundur dari proyek tol Depok–Antasari, akibat biaya pembebasan lahan yang tinggi.Perseroan meminta pemerintah ikut menalangi biaya pembebasan lahan. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji permintaan perusahaan operator jalan tol itu. ...
Jumat, 23 November 2007
JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani menemui sejumlah kelemahan pada tenaga audit pajak di Ditjen Pajak. Kelemahan itu baik dari kuantitas maupun kualitas audit pajak.Menkeu membandingkan jumlah tenaga pajak di Indonesia dengan di Singapura. ...
Jumat, 23 November 2007
JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) masih sangat rendah dibanding negara lain. Auditor negara itu menjamin, dengan audit pajak, penerimaan negara dari sektor tersebut akan melonjak tajam. ...
Jumat, 23 November 2007
Jakarta - Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia sebesar 13-13,5% dinilai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution memalukan. Angka itu setara dengan negara kecil, Laos. "13,5 persen itu sama dengan Laos, apa mau disamakan dengan Laos? Memalukan," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung DPD, ...
Kamis, 22 November 2007
Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya turut memonitor kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri, anak perusahaan di lingkungan Raja Garuda Mas (milik Sukanto Tanoto, konglomerat asal Medan). ...
Kamis, 22 November 2007
Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama mengatakan, penyelesaian kasus penggelapan pajak lebih baik dan menguntungkan bagi negara jika diselesaikan di luar pengadilan, atau sebelum masuk pengadilan.JAKARTA (SINDO) –Seperti halnya kasus wajib pajak PT Asian Agri yang dituduh mengemplang pajak sebesar Rp1, ...
Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :
Tanggal :
    sampai dengan     
Pilihan Pencarian :

Hasil per halaman :