Sabtu, 29 Nopember 2014  

Klinik Pajak

STP PPh Ps 25

Selasa 16 Desember 2008

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Pengasuh Yth.

Mohon dapat diberikan penjelasan atas kasus berikut :
Misalkan tahun 2007 perusahaan laba 120 jt, tahun 2008 tiap bulan mengangsur PPh 25 10jt, nah pada bulan september dianalisa dan diperkirakan perusahaan rugi sampai akhir desember.makanya perusahaan tidak membayar pajak PPh 25nya. tapi oleh KPP di terbitkan STP atas pph 25 trsbt selama 4 bln (40jt).yang ingin saya tanyakan :

  1. Apakah boleh kita tidak bayar angsuran karena diprediksi dari analisa kita rugi tahun berjalan
  2. Apakah STP tersebut dapat di batalkan, bagaimana caranya?
  3. Apakah ada peraturan yang mengatur hal diatas.

Mohon bantuannya,


TITIN, 16 Desember 2008


Jawaban :

Berikut adalah jawaban kami terkait dengan pertanyaan tentang STP PPh Pasal 25:

  1. Ibu boleh saja tidak membayar STP tetapi nantinya akan terus ditagih dan akan dilakukan tindakan Penagihan Aktif sesuai dengan UU PPSP No 19 tahun 2000.
    Jadi disini kami sarankan ibu tetap membayar STP tersebut, dan STP tersebutkan akan menjadi Kredit Pajak ibu di akhir tahun (pokoknya saja, tidak termasuk bunga dan denda).
    Untuk hal ini ibu dapat melihat Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Badan.
     
  2. Ibu dapat mengajukan Pembatalan atas STP tersebut berdasarkan Kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP No 28 tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan - 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Demikian yang dapat kami sampaikan, apabila ada yang masih kurang jelas silakan ditanyakan kembali

Wassalam.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 3190 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.