Sabtu, 25 Oktober 2014  

Klinik Pajak

Jasa Trucking / Jasa Forwarder

Sabtu 24 Januari 2009

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Kami adalah perusahaan bidang Exim yang menggunakan jasa trucking untuk setiap Export. Pertanyaannya :
Apakah jasa trucking / forwarder harus kita potong pph 23, kalau dipotong berapa persen (%)?
trimakasih..


EDWIN, 24 Januari 2009


Jawaban :

Bapak Edwin, terimakasih telah mengkonsultasikan masalah anda kepada Kami. Terkait dengan pertanyaan saudara tentang PPh Pasal 23 atas Jasa Trucking / Jasa Forwarder dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

  1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008, antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,  jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak  dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar  2 % (dua persen) dari penghasilan bruto.
     
  2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi, yang di maksud dengan Jasa Pengurusan transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan  bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.
     
  3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, antara lain diatur bahwa :   
    1. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara atau keagenan;
    2. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tersebut tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagimana dimaksud pada ayat (1)

       
  4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami jelaskan sebagai berikut :
    1. Jasa freight forwarding / trucking yang dilakukan oleh rekanan anda  sebagaimana dimaksud pada butir 1 di  atas termasuk dalam pengertian jasa perantara yang terutang PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara  pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak tidak termasuk PPN.
    2. Dalam hal rekanan anda tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 4% (100% lebih tinggi daripada tarif normal 2%)
    3. Ketentuan tarif ini berlaku sejak 1 Januari 2009
    4. Untuk transaksi yang dilakukan sebelum tahun 2009 anda dapat merujuk pada PER-70/PJ./2007

 

Referensi :

  1. UU PPh No 36 tahun 2008
  2. PMK Nomor 244/PMK.03/2008
  3. S - 59/PJ.43/2006

Demikian penjelasan dari kami semoga memberikan pencerahan dan Wassalam

Team Klinik-PajakOnline.com

 

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 9190 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.