Rabu, 3 September 2014  

Klinik Pajak

Banding atas Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi STP PPN

Senin 23 Maret 2009

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Siang ,

Apa STP PPN yang sudah diminta permohonan untuk dihapus atau dikurangi ke Kanwil dan ditolak masih bisa diajukan banding ke pandilan pajak?

Terimakasih


DANY, 23 Maret 2009


Jawaban :

Bapak Danny, atas pertanyaan bapak apakah Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN yang diterbitkan oleh Kanwil DJP apakah masih dapat diajukan upaya hukum selanjutnya dapat kami sampaikan hal-hal antara lain:

  1. Pasal 27 UU KUP Nomor mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1).
  2. Ketentuan Pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (1) UU KUP diatur dengan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 yang telah dicabut dengan PMK Nomor 21 tahun 2008 yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2007 dan seterusnya. Jadi kalau kasus ini adalah tahun pajak sebelum 2007 maka masih menggunakan KMK Nomor 542/KMK.04/2000.
  3. Pasal 4 KMK Nomor 542/KMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak mengatur bahwa terhadap keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak.
  4. Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain :
    1. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;
    2. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
    3. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Maka dalam hal ini atas Keputusan Dirjen terkait Pasal 36 ayat (1) huruf a atas STP PPN tidak dapat diajukan Banding tetapi,
sesuai dengan ketentuan diatas maka Bapak Danny hanya dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak dengan memperhatikan ketentuan sesuai yang ada di UU PP yaitu:

1.

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

3.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

4.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

5.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas) harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.

6.

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.



Referensi

  1. UU KUP
  2. UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002
  3. KMK 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Des 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
  4. PMK 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
  5. Artikel tentang Pengadilan Pajak
  6. Artikel tentang Gugatan

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan pencerahan.

Team PajakOnline.com

Wassalam

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 7975 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.