Rabu, 22 Mei 2013  

Klinik Pajak

Pemotongan PPh-23 Jasa / Sewa Angkutan Darat

Rabu 29 Oktober 2008

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Apakah ada perubahan terakhir yg akurat mengenai pemotongan PPh-23 Bidang Jasa Penyewaan Angkutan Darat : dari 6%, 4,5%, 1,5% dan yg terakhir dihapuskan sesuai PER-70/PJ/2007


DAVID, 29 Oktober 2008


Jawaban :

Bapak David, seiring dengan telah diberlakukannya UU PPh yang baru, maka Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa Angkutan darat juga berubah. Berikut kami sampaikan penjelasannya :

A. Pasal 23 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 mengatur bahwa:

(1)  Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
    2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
    3. royalti; dan
    4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  2. dihapus;
  3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ( PMK Nomor 244/PMK.03/2008)

Dapat disimpulkan bahwa tarif PPh Pasal 23 atas sewa angkutan darat adalah 2%.

Tarif PPh Pasal 23 Wajib Pajak tanpa NPWP

Dalam hal penerima imbalan tidak menliliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif  normal.

Demikian penjelasan dari kami, semoga memberikan pencerahan.

Wassalam.

Team Klinik PajakOnline.com

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 10033 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.