taufiq
13 Februari 2014
Saya mau bertanya, jika ada perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, tetapi perusahaan tersebut non PKP apakah dikenakan PPN jika perusahaan tersebut bekerja sama dengan instansi pemerintahan? kalau iya, bagaimana mekanisme pembayarannya? apakah cukup dengan ssp ppn saja? karena setahu saya perusahaan yang non pkp tidak boleh mengeluarakan no faktur pajak.
dan untuk pph 23 bagaimana?
apakah untuk perusahaan di bidang jasa telekomunikasi di bebaskan dari pph 23?
terimakasih