Senin, 29 Mei 2017  

Tax Learning

6.1. Putusan Pengadilan Pajak

Tax Learning         [Toggle]

    6.1.1 Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP)
  • Penerbitan Surat Keputusan tentang penolakan peninjauan kembali mengenai Surat Tagihan Pajak
  • Gugatan atas Pelaksanaan sita sebagai mana dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-81/WPJ.04/KP.0108/2001 tanggal 31 Agustus 2001.
  • Gugatan atas laba selisih kurs yang diperhitungkan oleh Tergugat sebagai penghasilan teratur sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25, yang mengakibatkan adanya pengenaan Surat Tagihan Pajak
  • Penerbitan Surat Paksa
  • Pengenaan sanksi adminitrasi berupa bunga Pasal 14 (ayat (4) karena penyerahan yang belum dipungut PPN
  • Gugatan Atas Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) KUP dan Gugatan Atas Sanksi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) KUP
  • Permohonan Peninjauan Kembali atas Penerbitan Surat Tagihan Pajak
  • Penerapan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang tidak setujui oleh Penggugat
  • Gugatan atas Pelaksanaan Sita
  • Gugatan atas Surat Nomor : Peng-01/WPJ.18/KP.0506/2003 tentang Pengumuman Lelang I SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
  • Permohonan untuk Memperoleh Imbalan Bunga
  • Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga
  • Penerbitan Surat Tagihan Pajak Sanksi Pasal 14 ayat (4) atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Belum Dilaporkan
  • Penerbitan Surat Tagihan Pajak Karena Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa
  • Pengenaan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang tidak disetujui Penggugat
  • Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Januari sampai dengan Mei 2002 sebesar Rp347.581.284,00 setelah penghitungan kembali atau angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 menjadi sebesar Rp126.082.238,00
  • Penerbitan keputusan atas permohonan peninjauan kembali Keputusan Tergugat Nomor : KEP-275/WPJ.07/BD.03/2002
  • Penerbitan Surat Nomor : S-772/WPJ.07/KP.0606/2003 tentang Penjelasan Legalisasi Surat Keterangan Domisili (SKD)
  • Penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan
  • Penerbitan Surat Tagihan Pajak karena Penggugat membuat Faktur Pajak Sederhana
  • Perbedaan Penghitungan Imbalan Bunga
  • Penetapan Sanksi Administrasi Karena Terlambat Menyetorkan Angsuran Pajak Penghasilan Badan
  • Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Surat Tagihan Pajak Nomor : 00006/107/97/413/02 Berupa Denda Pasal 14 Ayat (4) Karena Menggunakan Nomor Yang Sama Terhadap 150 Nomor Seri Faktur Pajak
  • Penerbitan Surat paksa tentang tunggakan atas Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)
  • Sengketa sanksi administrasi berupa Denda Pasal 7 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Pengenaan Surat Tagihan Pajak karena Keterlambatan Penyetoran Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
  • Surat Keputusan atas Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak
  • Penerbitan surat keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak
  • Pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
  • Laba selisih kurs sebesar Rp961.975.507,00 yang diperhitungkan sebagai penghasilan teratur sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengakibatkan adanya pengenaan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp65.823.600,00
  • Gugatan atas Pelaksanaan Surat Paksa atas Surat Tagihan Pajak
  • Pengenaan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang berkaitan dengan penggunaan Faktur Pajak Sederhana yang dinyatakan cacat
  • Penerbitan Surat Tagihan Pajak
  • Gugatan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan karena terlambat melunasi SKPKB.
  • Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
  • Gugatan Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp470.401.990,00
  • 6.1.2 PPh Orang Pribadi
  • Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  • Koreksi Positif Penghasilan Neto Sebesar Rp18.121.105,00 Dihitung Berdasarkan Besarnya Biaya Hidup.
  • Koreksi Positif atas Penghasilan Neto Sebesar Rp29.623.750,00
  • Koreksi Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan
  • Koreksi positif penghasilan neto penjualan tanah/bangunan sebesar Rp36.822.000,00
  • Peredaran Usaha dihitung dengan pendekatan laju inflasi
  • Koreksi Peredaran Usaha Dagang Eceran
  • Pengenaan Norma Penghitungan atas Penghasilan Neto
  • Koreksi Penghasilan Luar Usaha Sebesar Rp500.000.000,00
  • Koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp928.861.000,00 yang belum dilaporkan dalam SPT.
  • Koreksi Objek Pajak Karena Ada Penghasilan Lain-Lain
  • Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Berupa Biaya Penyusutan
  • Koreksi Penghasilan Neto karena Penerimaan Saham Pengganti;
  • Koreksi Penghasilan Neto atas Bunga dari PT ABC
  • Koreksi Penghasilan Neto
  • Koreksi penghasilan neto berupa penghasilan dalam negeri lain-lain sebesar Rp.311.309.093,00 muncul pada saat proses keberatan
  • Pengenaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  • Koreksi penghasilan dalam negeri lainnya berupa penjualan saham
  • Koreksi Peredaran Usaha Atas Penjualan Ekspor dll
  • Koreksi Peredaran Usaha Berdasarkan Koreksi Arus Kas dan Piutang dll
  • Pembetulan Jumlah Peredaran Usaha Setelah Diterbitkan SKP
  • Penerbitan SKPKBT Karena Ada Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23
  • Koreksi Peredaran Usaha dll
  • Koreksi Penghasilan Neto karena Tidak Ada Pembukuan dll
  • 6.1.3 PPh Badan
  • Put.00020/PP/B/M.VI/15/2002
  • Put.00034/BPSP/M.VII/15/1998
  • Put.00092/M.VII/BPSP/15/1998
  • Put.00106/BPSP/M.IV/15/1999 : Koreksi Biaya Eksploitasi dan Parkir serta Biaya Operasi Luar Kota
  • Put.00232/BPSP/M.II/15/1998
  • Put.00244/PP/M.II/15/2002 : Koreksi Positif Penjualan karena Terdapat Pembelian Barang Secara Kredit.
  • Put.00259/BPSP/M.VI/15/1999
  • Put.00280/PP/M.VI/15/2002
  • Put.00325/BPSP/M.II/15/1999
  • Put.00340/BPSP/M.VI/15/1999
  • Put.00342/PP/M.VI/15/2002
  • Put.00345/PP/M.II/15/2002
  • Put.00384/BPSP/M.V/15/1999.
  • Put.00477/PP/A/M.V/15/2002
  • Put.00505/PP/A/M.VII/15/2002
  • Put.00557/PP/A/M.III/15/2002
  • Put.00622/BPSP/M.VIII/15/2000
  • Put.00623/PP/A/M.V/15/2002
  • Put.00676/PP/A/M.II/15/2002
  • Put.00719/PP/A/M.VII/15/2002
  • Put.00750/BPSP/M.VIII/15/2000
  • Put.00791/BPSP/M.III/15/2000
  • Put.00816/BPSP/M.III/15/2003
  • Put.00892/BPSP/M.VI/15/2000
  • Put.00965/BPSP/M.II/15/2000
  • Put.00892/BPSP/M.VI/15/2000
  • Put.00984/BPSP/M.VIII/15/2000
  • Put.01063/BPSP/M.VIII/15/2000
  • Put.01135/PP/M.III/15/2003
  • Put.01242/BPSP/M.VIII/15/2000
  • Put.01258/PP/M.III/15/2003
  • Put.01319/PP/M.III/15/2003
  • Put.01368/BPSP/M.II/15/2000
  • Put.01371/PP/M.III/15/2003
  • Put.01372/PP/M.III/15/2003
  • Put.01464/PP/M.III/15/2003
  • Put.01488/PP/M.II/15/2003
  • Put.01567/BPSP/M.VI/15/2000
  • Put.01615/PP/M.I/15/2003
  • Put.01666/PP/M.II/15/2003
  • Put.01712/PP/M.I/15/2003
  • Put.01737/PP/M.III/15/2003
  • Put.01778/BPSP/M.IV/15/2000
  • Put.01800/PP/M.V/15/2003
  • Put.01801/PP/M.V/15/2003
  • Put.01805/PP/M.VI/15/2003
  • Put.01843/PP/M.I/15/2003
  • Put.01867/PP/M.II/15/2003
  • Put.01885/PP/M.II/15/2003
  • Put.01887/PP/M.VII/15/2003
  • Put.01919/PP/M.II/15/2003
  • Put.02054/PP/M.I/15/2004
  • Put.02121/PP/M.I/15/2004
  • Put. 02129/PP/M.IV/15/2004
  • Put.02130/PP/M.V.L/15/2004
  • Put.02206/PP/M.I/15/2004
  • Put.02207/PP/M.I.L/15/2004
  • Put.02209/PP/M.I.L/15/2004
  • Put.02291/PP/M.III/15/2004
  • Put.02296/PP/M.IX/15/2004
  • Put.02302/PP/M.II/15/2004
  • Put.02327/PP/M.VIII/15/2004
  • Put.02344/BPSP/M.VII/15/2000
  • Put.02370/PP/M.VII/15/2004
  • Put.02374/PP/M.VII/15/2004
  • Put.02450/PP/M.III/15/2004
  • Put.02595/PP/M.IV/15/2004
  • Put.02605/PP/M.III/15/2004
  • Put.02956/PP/M.VIII/15/2004
  • Put.03170/BPSP/M.VIII/15/2001
  • 6.1.4 PPh Final Ps 4 ayat 2
  • Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final atas Biaya Jasa Pelayaran Luar Negeri
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Sebesar Rp329.596.970,00
  • Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 ayat (2) Final
  • Koreksi Dasar Pengenaan Pajak
  • Tidak Dihitungnya Imbalan Jasa Bulan Februari 2000
  • Koreksi Atas Sewa Tanah Dan Bangunan
  • Koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Cicilan
  • Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 Ayat (2) Final Sebesar Rp2.563.357.739,00 Berasal dari Sewa Gudang yang Belum Dilaporkan
  • Koreksi atas perbedaan antara objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada general ledger dengan objek yang ada pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final dari Usaha Sewa Gudang Karena PPh Belum Dibayar
  • Koreksi Pajak Penghasilan Terutang atas Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan
  • Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Pelayaran Dalam/Luar Negeri
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dll
  • 6.1.5 PPh Pasal 21
  • Koreksi Positif atas Biaya Gaji Sebesar Rp3.360.994.824,00
  • Koreksi Biaya Tenaga Kerja
  • Koreksi Biaya Perjalanan dll
  • Koreksi positif atas reimbursement biaya salaries, payrool overhead dan labor karena tidak ada perjanjian kerja
  • Koreksi terhadap objek pajak PPh Pasal 21 berupa upah langsung yang belum dilaporkan sebesar Rp444.200.749,00
  • Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honor Dokter
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Biaya Tenaga Kerja
  • Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp927.974.811,00
  • Koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp13.497.152,00
  • Koreksi Biaya Pendidikan
  • Put.01321/BPSP/M.VIII/10/2000
  • Koreksi Tunjangan Astek (Premi Asuransi)
  • Put.01522/BPSP/M.VI/10/2000
  • Put.01667/PP/M.II/10/2003
  • Put.01668/PP/M.II/10/2003
  • Put.01669/PP/M.II/10/2003
  • Koreksi Positif Atas Kredit Pajak, Karena Sudah Dikompensasi
  • Put.01702/PP/M.II/10/2003
  • Put.02297/PP/M.IX/10/2004
  • Dasar Hukum Penerbitan Surat Keputusan Atas Keberatan
  • Koreksi penghasilan pegawai tidak tetap karena ada pembayaran pekerjaan yang dilakukan secara kontrak
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Karena Tidak Melaporkan Penghasilan Pegawai Expatriate Di Lokasi Pengeboran (Rig)
  • Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Di Lokasi
  • Koreksi Objek PPh Pasal 21 Sebesar Rp442.773.500,00 Berasal Dari Upah Bongkar Muat
  • Put.02962/PP/M.VII/10/2004
  • Perhitungan Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Karyawan Asing Karena Tidak Ada Kontrak Kerja
  • Put.03183/PP/M.VI/10/2004
  • Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan
  • Koreksi objek pajak hasil equalisasi laporan keuangan dengan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21
  • Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp194.015.574,00 karena merupakan tunjangan transportasi yang harus dikenakan PPh Pasal 21
  • Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan bruto pegawai tetap sebesar Rp120.000.000,00 karena tidak melakukan pembayaran penghasilan kepada tiga pegawai (direksi)
  • Koreksi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tidak tetap karena perbedaan PTKP
  • Put.04378/BPSP/M.VI/10/2001
  • Koreksi Positif Iuran Pensiun Dan Taplus Sebesar Rp4.128.015,00
  • Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Merupakan Tunjangan Pajak
  • Put.04847/BPSP/M.IV/10/2001
  • Put.05522/BPSP/M.III/10/2002
  • 6.1.6 PPh Pasal 23
  • Put.00044/BPSP/M.II/12/1999
  • Put.00045/BPSP/M.II/12/1999
  • Put.00162/BPSP/M.VIII/12/2000
  • Put.00166/BPSP/M.VIII/12/2000
  • Put.00211/BPSP/M.II//12/1998
  • Put.00293/BPSP/M.VIII/12/2000
  • Put.00319/PP/M.VIII/12/2002
  • Put.00333/BPSP/M.III/12/1999
  • Put.00518/PP/M.I/12/2003
  • Put.00600/PP/A/M.VII/12/2002
  • Put.00620/PP/A/M.III/12/2002
  • Put.00753/PP/A/M.K/12/2002
  • Put.00765/PP/A/M.I/12/2003
  • Put.00824/PP/M.VII/12/2003
  • Put.00839/PP/M.II/12/2003
  • Put.00879/BPSP/M.VIII/12/2000
  • Put.00913/PP/M.VI/12/2003
  • Put.01438/PP/M.IV/12/2003
  • Put.01463/PP/M.III/12/2003
  • Put.01489/PP/M.II/12/2003
  • Put.01645/PP/M.VII/12/2003
  • Put.01709/BPSP/M.VI/12/2000
  • Put.01738/PP/M.III/12/2003
  • Put.01787/BPSP/M.II/12/2000
  • Put.01861/PP/M.VII/12/2003
  • Put.01868/PP/M.II/12/2003
  • Put.01910/PP/M.III/12/2003
  • Put.01915/PP/M.III/12/2003
  • Put.01988/PP/M.III/12/2003
  • Put.02042/PP/M.VI/12/2003
  • Put.02058/PP/M.I/12/2004
  • Put.02214/PP/M.II/12/2004
  • Put.02263/PP/M.II/12/2004
  • Put.02270/PP/M.II/12/2004
  • Put.02278/PP/M.VII/12/2004
  • Put.02307/PP/M.VII/12/2004
  • Put.02406/PP/M.VII/12/2004
  • Put.02451/BPSP/M.VIII/12/2000
  • Put.02515/PP/M.IV/12/2004
  • Put.02547/BPSP/P/M.VIII/12/2000
  • Put.02633/PP/M.I/12/2004
  • Put.02957/PP/M.VIII/12/2004
  • Put.03020/PP/M.III/12/2004
  • Put.03079/PP/M.VI/12/2004
  • Put.03146/PP/M.IV/12/2004
  • Put.03264/PP/M.I/12/2004
  • Put.03346/PP/M.VI/12/2004
  • Put.03538/BPSP/M.II/12/2001
  • Put.03562/PP/M.V/12/2004
  • Put.03831/BPSP/M.VI/12/2001
  • Put.04410/BPSP/M.II/12/2001
  • Put.04659/BPSP/M.VI/12/2001
  • Put.04784/BPSP/M.VIII/12/2001
  • 6.1.7 PPh Pasal 26
  • Put.00046/M.VII/BPSP/12/1999
  • Put.00053/PP/B/M.II/13/2002
  • Put.0116/PP/A/M.VII/13/2002
  • Put.00156/BPSP/M.II/13/1999
  • Put.00170/BPSP/M.III/13/1999
  • Put.00266/BPSP/M.VII/13/1999
  • Put.00333/BPSP/M.II/13/1999
  • Put.00340/PP/M.VI/13/2002
  • Put.00346/PP/M.II/13/2002
  • Put.00357/PP/M.VII/13/2002
  • Put.00380/PP/M.VII/13/2002
  • Put.00439/PP/A/M.VIII/13/2002
  • Put.00492/PP/M.VI/13/2002
  • Put.00547/PP/A/M.VII/13/2002
  • Put.00624/BPSP/M.VIII/13/2000
  • Put.00628/PP/A/M.VII/13/2002
  • Put.00751/PP/A/M.II/13/2003
  • Put.00767/PP/A/M.I/13/2003
  • Put.00776/PP/M.V/13/2003
  • Put.01009/PP/M.V/13/2003
  • Put.01118/PP/M.VII/13/2003
  • Put.01260/PP/M.III/13/2003
  • Put.01261/PP/M. III/13/2003
  • Put.01292/PP/M.VI/13/2003
  • Put.01299/PP/M.II/13/2003
  • Put.01314/BPSP/M.VIII/13/2000
  • Put.01402/PP/M.III/13/2003
  • Put.01406/PP/M.II/13/2003
  • Put.01479/PP/M.VII/13/2003
  • Put.01568/PP/M.VII/13/2003
  • Put.01806/PP/M.VI/13/2003
  • Put.01835/PP/M.V/13/2003
  • Put.01863/PP/M.VII/13/2003
  • Put.01865/PP/M.II/13/2003
  • Put.01916/PP/M.III/13/2003
  • Put.01969/PP/M.VII/13/2003
  • Put.01977/PP/M.VI/13/2003
  • Put.02072/PP/M.VI.L/13/2004
  • Put.02086/PP/M.V.L/13/2004
  • Put.02147/PP/M.II/13/2004
  • Put.02407/PP/M.VII/13/2004
  • Put.02724/PP/M.VIII/13/2004
  • Put.02747/PP/M.III/13/2004
  • Put.02854/PP/M.IV/13/2004
  • Put.02891/PP/M.V/13/2004
  • Put.02951/PP/M.VII/13/2004
  • Put.03328/PP/M.VI/13/2004
  • Put.03396/PP/M.IV/13/2004
  • Put.04677/BPSP/M.II/13/2001
  • Put.04685/BPSP/M.VII/13/2001
  • Put.04995/BPSP/M.VII/13/2001
  • Put.05294/BPSP/M.III/13/2002
  • 6.1.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Put.00018/M.VII/BPSP/16/1999
  • Put.00022/PP/B/M.VIII/16/2002
  • Put.00126/BPSP/M.VII/16/1998
  • Put.00195/BPSP/16/M.I/1998
  • Put.00221/PP/M.VII/16/2002
  • Put.00236/PP/A/M.III/16/2002
  • Put.00269/PP/A/M.VI/16/2002
  • Put.00350/PP/A/M.II/16/2002
  • Put.00516/PP/M.I/16/2003
  • Put.00570/PP/M.VII/16/2003
  • Put.01160/PP/M.II/16/2003
  • Put.01163/BPSP/M.VII/16/2000
  • Put.01722/PP/M.III/16/2003
  • Put.01732/PP/M.I/16/2003
  • Put.02078/PP/M.II.L/16/2004
  • Put.02079/PP/M.II.L/16/2004
  • Put.02143/PP/M.III/16/2004
  • Put.02159/PP/M.IV/16/2004
  • Put.02168/PP/M.III/16/2004
  • Put.02194/PP/M.III/16/2004
  • Put.02210/PP/M.I.L/16/2004
  • Put.02212/PP/M.I.L/16/2004
  • Put.02220/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02223/PP/M.III/16/2004
  • Put.02228/PP/M.III/16/2004
  • Put.02301/PP/M.II/16/2004
  • Put.02319/PP/M.IV/16/2004
  • Put.02321/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02334/PP/M.III/16/2004
  • Put.02347/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02348/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02349/PP/M.II/16/20042004
  • Put.02360/PP/M.I/16/2004
  • Put.02364/PP/M.III/16/2004
  • Put.02571/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02604/PP/M.I/16/2004
  • Put.02820/PP/M.III/16/2004
  • Put.02907/PP/M.IX/16/2004
  • Put.02925/PP/M.IV/16/2004
  • Put.02961/PP/M.VII/16/2004
  • Put.02969/PP/M.III/16/2004
  • Put.02977/PP/M.V/16/2004
  • Put.02992/PP/M.IX/16/2004
  • Put.03042/PP/M.I/16/2004
  • Put.03055/PP/M.VIII/16/2004
  • Put.03057/PP/M.VIII/16/2004
  • Put.03254/PP/M.VI/16/2004
  • Put.04516/BPSP/M.III/16/2001
  • 6.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Put.00402/PP/M.III/18/2002
  • Put.00491/BPSP/M.VI/18/2000
  • Put.01434/BPSP/M.III/18/2000
  • Put.01435/BPSP/M.III/18/2000
  • Put.01485/PP/M.VI/18/2003
  • Put.01585/PP/M.V/18/2003
  • Put.01587/PP/M.V/18/2003
  • Put.01888/PP/M.VII/18/2003
  • Put.01888/PP/M.VII/18/2003
  • Put.02145/PP/M.VI.L/18/2004
  • Put.02167/PP/M.III/18/2004
  • Put.02170/PP/M.VII/18/2004
  • Put.02456/PP/M.VII/18/2004
  • Put.03157/PP/M.VIII/18/2004
  • Put.03157/PP/M.VIII/18/2004
  • Put.04584/BPSP/M.III/18/2001
  • 6.1.10 Pajak Daerah
  • Put. 03515/BPSP/M.III/01/2001
  • Put.00483/BPSP/M.III/01/2001
  • Put.01147/BPSP/M.II/02/2000
  • Put.02915/BPSP/M.III/01/2001
  • Put.03050/PP/M.VI/02/2004
  • 6.1.11 Bea Cukai
  • Put.00042/PP/B/M.II/19/2003
  • 6.1.12 Bea Masuk
    bisnis e-miracle bersama esyariah.com
    Pencarian Artikel Tax Learning
    Kata Kunci :
    Match  
    AND  
    OR  
    Topik :  
    Cari di :
    Judul  
    Isi  
     
    Hasil per halaman :