Senin, 22 Desember 2014  

Tax Learning

2. Pajak Penghasilan (PPh)


2.1 Umum
  • Pengertian Penghasilan
  • Asas Pengenaan PPh
  • Subjek dan Bukan Subjek PPh
  • Badan & Pejabat Perwakilan Negara Asing
  • Organisasi Internasional
  • Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
  • Objek PPh
  • Bukan Objek PPh
  • Kewajiban Pajak Subjektif
  • Pengertian Tahun Pajak
  • Tarif Pajak
  • Perbedaan WP DN dan WP LN
  • Perbedaan Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal
  • Koreksi Fiskal
  • Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
  • 2.2 Biaya
  • Sanksi dalam akuntansi
  • 2.3 Pengurang Penghasilan Bruto
  • Kompensasi Kerugian
  • Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan
  • Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto
  • Penilaian Persediaan dalam Rangka Menghitung Harga Pokok Penjualan
  • Biaya Bunga
  • Biaya Entertainment
  • Selisih Kurs Mata Uang Asing
  • Pembentukan Cadangan
  • Natura dan Kenikmatan
  • Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
  • Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
  • Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
  • PTKP Atas Warisan
  • Biaya Jabatan pada 2 Pemberi Kerja
  • PTKP untuk Pegawai Harian
  • Biaya Pensiun
  • Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak
  • 2.4 PPh Pasal 21
  • Penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21
  • Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21
  • Program Jamsostek
  • PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  • PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham kepada Pegawai
  • Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa
  • Pengalihan Uang Pesangon ke Yayasan Dana Tabungan Tenaga Kerja
  • Ketentuan Kurs Untuk Mengkonversi Pembayaran Penghasilan Yang Terutang Pph Pasal 21 Dengan Menggunakan Mata Usang Asing
  • Pedoman Penghitungan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Yang Mulai/Berhenti Dalam Tahun Berjalan
  • Pemotong PPh Pasal 21
  • Pelaporan PPh Pasal 21/26 Oleh Pemotong Pph Pasal 21
  • Cara Menghitung PPh Pasal 21
  • Biaya-biaya yang berkaitan dengan PPh Badan dan Objek PPh Pasal 21
  • 2.5 PPh Pasal 22
  • Definis dan Siapa Pemungut
  • Pengecualian
  • Pembebasan
  • Saat Terutang
  • Tarif dan DPP
  • Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
  • Nilai Kurs
  • PPh Pasal 22 atas Belanja Negara (APBN atau APBD)
  • PPh Pasal 22 Impor
  • Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22
  • Impor Barang untuk Kegiatan yang PPh-nya Final
  • PPh Pasal 22 atas Produk-produk tertentu
  • Pph 22 Atas Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian Dan Perikanan
  • Pemungut PPh Pasal 22
  • 2.6 PPh Pasal 23
  • Pemotong PPh Pasal 23 :
  • Bukan Obyek Pemotongan Pph Pasal 23
  • Ketentuan Kurs Untuk Mengkonversi Pembayaran Penghasilan Yang Terutang Pph Pasal 23 Dengan Menggunakan Mata Uang Asing
  • Saat Terutangnya PPh Pasal 23
  • Obyek Pemotongan PPh Pasal 23
  • Dasar Pengenaan PPh Pasal 23
  • Pengertian Tentang Sewa Dan Penghasilan Lain
  • Perkiraan Penghasilan Netto Atas Penghasilan Sewa Dan Jasa Lainnya
  • 2.7 PPh Pasal 24
  • Penggabungan Penghasilan Yang Berasal Dari Luar Negeri
  • Mekanisme Pengkreditan Pph Yang Dibayar Di Luar Negeri
  • Contoh Perhitungan Kredit Pajak PPh Ps 24
  • 2.8 PPh Pasal 25
  • Penghitungan Pph Pasal 25 Secara Umum
  • Angsuran Bulanan Pph Pasal 25 Apabila Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Atas Tahun Pajak Yang Lalu
  • Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Atas Kompensasi Kerugian
  • Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
  • Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha
  • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Lewat Batas Waktu
  • Wajib Pajak Membetulkan SPT Tahunan PPh
  • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru
  • PPhPasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank Atau Sgu Dengan Hak Opsi
  • PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD
  • PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  • Kewajiban Membayar PPh Pasal 25 Untuk Karyawan Yang Bekerja Lebih Dari Satu Pemberi Kerja
  • Angsuran Pph Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001
  • Wajib Pajak Konstruksi Yang Dikenakan Pph Tidak Final
  • Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak But Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi
  • Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Berusaha Dalam Bidang Penambangan Umum Dalam Rangka Kontrak Karya Yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
  • PPh Pasal 25 Bagi Wp Orang Pribadi Yang Tidak Menerima Penghasilan Dari Usaha Atau Pekerjaan Bebas
  • 2.9 PPh Pasal 26
  • Siapa yang menjadi pemotong PPh Pasal 26 ?
  • Obyek Pemotongan PPh Pasal 26 Dan Besarnya PPh Yang Terutang
  • 2.10 PPh Final
  • Karakteristik PPh Final
  • Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito
  • PPh Final atas Distributor Produk Pertamina dan Premix
  • PPh Final atas Penyalur Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog
  • PPh Final atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam Negeri
  • PPh Final atas Penghasilan sebagai Distributor Kertas
  • PPh Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
  • PPh Final atas Jasa Maklon Internasional (Contract Manufacturing) Internasional bidang Produksi Mainan Anak-Anak
  • 2.11 Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Pengertian BUT
  • Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Penghasilan BUT
  • Penghasilan Kena Pajak BUT
  • Pembayaran BUT kepada Kantor Pusat yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya
  • PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT ( Branch Profit Tax )
  • 2.12 Bank dan Lembaga Keuangan
    2.13 Joint Operation
  • Penggabungan, Peleburan dan Pemekaran Usaha
  • Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha
  • Definisi Joint Operation
  • Mekanisme Perpajakan Joint Operation
  • Mekanisme Pemecahan bukti potong PPh Pasal 23
  • 2.14 Restukturisasi Usaha
  • Restrukturisasi Utang Program Ibra, Indra, Dan Jakarta Initiative
  • Pengakuan Penghasilan Oleh Indra
  • 2.15 Tax Treaty
  • Pengertian P3B
  • Penerapan P 3 B ( SE-03/PJ.101/1996 )
  • Jasa yang Dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak Negara Treaty Partner (SE-03/PJ.101/1996)
  • Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri
  • Daftar Tarif PPh Pasal 26 dalam P3B Indonesia :
  • Daftar Time Test Untuk Menentukan BUT di Indonesia :
  • Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Hubungan Kerja dalam P3B Indonesia
  • Time Test untuk Pekerjaan Bebas dalam P3B Indonesia :
  • Cakupan Penghasilan BUT dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan Pajak atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Pengalihan Harta :
  • Pengenaan Pajak atas Laba Usaha dari Pengangkutan Kapal dan Pesawat Udara
  • Pengenaan Pajak atas Penghasilan Artis dan Olahragawan dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan Pajak atas Penghasilan Guru dan Peneliti dalam P3B Indonesia :
  • Pengenaan Pajak atas Pelajar dan Peserta Pelatihan dalam P3B Indonesia :
  • Pengenaan Pajak atas Penghasilan Lain-Lain dalam P3B Indonesia :
  • 2.16 Fasilitas
  • Fasilitas Perpajakan Bagi Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu
  • PPh Ditanggung Pemerintah Sehubungan dengan Proyek Pemerintah dengan Dana
  • PPh Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
  • Pph Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
  • Fasilitas Bagi KAPET/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
  • Fasilitas Khusus Perusahaan Kepada Karyawannya
  • 2.17 Hubungan Istimewa
  • Jenis Hubungan Istimewa
  • Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
  • Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
  • Advance Pricing Agreement (APA)
  • Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
  • 2.17 Lain-Lain
  • Pajak Penghasilan Atas Stock Option
  • Kontrak Investasi Kolektif
  • Pengalihan aktiva
  • Pajak Atas Penghasilan Anggota Keluarga
  • Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
  • 2.18 Perlakuan PPh atas Jenis Usaha Tertentu
    bisnis e-miracle bersama esyariah.com
    Pencarian Artikel Tax Learning
    Kata Kunci :
    Match  
    AND  
    OR  
    Topik :  
    Cari di :
    Judul  
    Isi  
     
    Hasil per halaman :