Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.00516/PP/M.I/16/2003

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00516/PP/M.I/16/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Tahun Pajak

:

1999

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Peredaran Usaha

 

 

2. Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap

 

 

 

 

 

1. Koreksi Peredaran Usaha Sebesar Rp 417.320.120,00

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi sebesar Rp 417.320.120,00 didapat dari rincian perhitungan analisa arus piutang dapat diuraikan sebagai berikut:

 

Saldo Akhir Piutang

Rp

1.247.792.622,00

 

 

 

 

Ditambah :

 

 

1.

Bank Danamon (Acc.01700002035)

Rp

1.012.754.789,00

2.

Bank Danamon (Acc.01709106387)

Rp

319.023.246,00

3.

BBD (Acc. 01400178520)

Rp

120.564.150,00

4.

BBD (Acc. 01000609)

Rp

137.287.079,00

5.

BNI (Acc. 267.000000872.002)

Rp

9.998.511.945,00

6.

BNI (Acc. 267.000000872.001)

Rp

6.040.897.409,00

Jumlah

Rp

17.629.038.618,00

 

 

 

Uang Muka Awal

Rp

291.230.250,00

Dikurangi :

 

 

Saldo Piutang Awal

Rp

(2.193.479.233,00)

Uang Muka Akhir

Rp

(290.807.273,00)

Peredaran Usaha Cfm. Pemeriksa Included PPN

Rp

16.683.774.984,00

Dikurangi :

 

 

PPN (10/110)

Rp

1.516.706.817,00

Peredaran Usaha Cfm Pemeriksa Excluded PPN

Rp

15.167.068.167,00

Peredaran Usaha Cfm SPT/WP

Rp

14.749.748.047,00

Selisih

Rp

417.320.120,00

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Koreksi peredaran usaha sebesar  Rp 417.320.120,00 bukan merupakan penerimaan dari piutang atas penjualan,  melainkan dari pengembalian advance, selisih kurs, penggantian biaya kirim lebih bayar, setoran tunai, bunga deposito, biaya transfer, salah catat.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pemohon menyerahkan bukti berupa Payment Voucher Slip No. BNIRK 79i tanggal 20 Oktober 1999, Payment Voucher Slip No. BNIRN 607 tanggal 18 Agustus 1999, Payment Voucher Slip No. BNIDK 097 tanggal 23 Nopember 1999, Receipt Voucher Slip No.BNIDM 039 tanggal 12 April 1999, Payment Voucher Slip No. BNIDK 040 tanggal 26 Maret 1999, dan invoice No.9909002/Exp tanggal  13 September 1999.

 

Setelah dilakukan penelitian atas bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa Payment Voucher Slip No. BNIRK 79i tanggal 20 Oktober 1999, Payment Voucher Slip No. BNIRN 607 tanggal 18 Agustus 1999, Payment Voucher Slip No. BNIDK 097 tanggal 23 Nopember 1999, Receipt Voucher Slip No.BNIDM 039 tanggal 12 April 1999, Payment Voucher Slip No. BNIDK 040 tanggal 26 Maret 1999, dan invoice No.9909002/Exp tanggal 13 September 1999 Terbanding dapat menerima pos-pos penerimaan yang dikoreksi.

 

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon  diketahui bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp417.320.120,00 bukan merupakan penerimaan dari piutang penjualan.

 

Koreksi positif atas peredaran usaha sebesar Rp417.320.120,00 yang ditetapkan Terbanding tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

2. Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Setelah dilakukan penelitian atas data yang disampaikan oleh Pemohon, maka atas penjualan sedan volvo tidak terutang PPN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.52/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang menyatakan bahwa untuk sementara atas penyerahan barang dagangan bekas berupa mobil jenis sedan tidak terutang PPN.

 

Ketika Pemohon membeli  hand phone Ericson Type GF 788 seharga Rp 2.500.000,00 tidak  ada faktur pajak yang diberikan penjual maka Terbanding dapat menerima alasan Pemohon  yang menyatakan bahwa atas penjualan hand phone tersebut tidak terutang PPN.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran atas penjualan sedan Volvo seharga Rp87.500.000,00 dan hand phone Ericson Type GF 788 seharga Rp 2.500.000,00.

 

Aktiva yang pada saat Pemohon  beli tidak ada faktur pajak dan  Pemohon tidak mengkreditkan PPN-nya karena dibeli dengan sistem leasing.

 

Pada saat dibeli tidak mengkredit PPN masukan, maka pada saat dijual tidak perlu menerbitkan faktur pajak karena aktiva tersebut bukan merupakan barang dagangan, sehingga pada saat penjualan tidak dikenakan PPN.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Penjualan yang dilakukan Pemohon adalah penjualan atas sedan Volvo seharga Rp 87.500.000,00 yang  berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-23/PJ.52/1995 tanggal 12 Mei 1995 menyatakan bahwa untuk sementara atas penyerahan barang dagangan bekas berupa mobil jenis sedan tidak terutang PPN maka Majelis berendapat untuk penyerahan tersebut tidak terutang PPN.

 

Atas penjualan hand phone Ericson Type GF 788 seharga Rp 2.500.000,00 diketahui bahwa ketika Pemohon  melakukan pembelian atas hand phone tersebut tidak ada faktur pajak maka atas penjualannya tidak terutang PPN.

 

Berdasarkan data, keterangan serta pernyataan Terbanding yang menyatakan dapat menerima bukti dan alasan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penjualan aktiva sebesar Rp90.000.000,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2294 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :