Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01163/BPSP/M.VII/16/2000

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01163/BPSP/M.VII/16/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Desember 1997

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan dari Instalasi Farmasi

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-276/PJ.532/1997 tanggal 5 Pebruari 1997 dan Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-1054/PJ.52/ 1998 tanggal 5 April 1998 yang menyatakan bahwa penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari s.d. Desember 1997, No.00010/207/97/612/98 tanggal 18 September 1998, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-21/PJ.52/98 tanggal 8 September 1998 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/MENKES/SK/XII/1992.

 

 Menurut Pemohon yang terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah penjualan dari apotik.

 

Kuasa Pemohon yang hadir dalam persidangan menjelaskan bahwa instalasi farmasi (kamar obat) merupakan satuan organik yang tak terpisahkan dari keseluruhan organisasi rumah sakit.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Dalam penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta penjelasan Kuasa Pemohon dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa selama masa pajak Januari s.d. Desember 1997 terjadi penjualan yang terdiri dari penjualan Instalasi Farmasi dan penjualan apotik.

 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 menyebutkan Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah : 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-21/PJ.52/1998 tanggal 8 September 1998 menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat-alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organik yang tak terpisahkan dari keseluruhan organisasi Rumah Sakit.

 

Penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-21/PJ.52/98 tanggal 8 September 1998 merupakan penegasan dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, sehingga berlaku juga untuk penyerahan dalam masa pajak Januari s.d. Desember 1997.

 

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta penjelasan dalam persidangan terdapat bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa penjualan dari instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

Majelis berkesimpulan bahwa penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi (kamar obat) dari rumah sakit tidak terutang dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-21/PJ.52/98 tanggal 8 September 1998.

 

Karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan dari instalasi farmasi oleh Terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan karenanya tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2414 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :