Selasa, 16 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02143/PP/M.III/16/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02143/PP/M.III/16/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa Pajak

:

1999

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Karena Membangun Sendiri

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena dalam daftar penyusutan aktiva terdapat penambahan aktiva tetap/bangunan sebesar US$ 7,785,585.00.

 

Bukti kontrak kerja tahun 1999 dengan kontraktor/pihak ketiga adalah bukti yang wajib dilampirkan Pemohon untuk dapat membuktikan bahwa keseluruhan penambahan aktiva tetap/ bangunan benar dilakukan oleh kontraktor/pihak ketiga di mana dalam kontrak kerja tersebut disebutkan juga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Mengajukan banding atas keputusan Terbanding karena tidak pernah melakukan kegiatan membangun sendiri sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

 

Seluruh pembangunan yang dilakukan menggunakan jasa kontraktor yang dalam setiap tagihannya telah dipungut dan membayar Pajak Pertambahan Nilai dengan bukti Faktur Pajak, sehingga Pajak Pertambahan Nilai membangun sendiri adalah nihil.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan atas financial statements diperoleh petunjuk bahwa atas biaya building (nilai penambahan bangunan) sebesar US$ 7,785,585.00 atas setiap transaksi yang terjadi dalam rupiah, Pemohon mengkonversikan nilai rupiah ke dalam dollar dengan kurs yang berlaku saat itu sehingga nilai dalam rupiah adalah sebesar Rp44.434.913.994,00.

 

Berdasarkan pemeriksaan atas berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Pemohon adalah perusahaan penanaman modal asing di mana pembukuan dan laporan keuangan adalah dalam Bahasa Inggris dan mata uang dollar.

 

Karenanya dari uraian di atas terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa konversi nilai penambahan bangunan sebesar US$ 7,785,585.00 dengan menggunakan nilai kurs akhir tahun seperti yang dilakukan Terbanding adalah tidak tepat.

 

Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai diperoleh petunjuk bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp.3.649.881.000,00 sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999.

 

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon dalam persidangan dan telah diadakan penelitian dengan Terbanding serta telah disetujui oleh Terbanding dan Pemohon atas Faktur Pajak Masukan, daftar Pajak Pertambahan Nilai Masukan (konstruksi) dan rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Masukan (konstruksi) tahun 1999 diperoleh petunjuk bahwa untuk kegiatan konstruksi dilaksanakan oleh 9 perusahaan kontraktor dan masing-masing perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai Masukan (konstruksi) bagi Pemohon sebesar Rp 3.918.001.391,00, sedangkan dalam financial statements jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan (konstruksi) adalah sebesar Rp 3.649.881.000,00 sehingga terdapat selisih lebih besar Rp 268.120.391,00.

 

Atas selisih sebesar Rp 268.120.391,00 berdasarkan pemeriksaan atas Faktur Pajak Masukan diperoleh petunjuk bahwa selisih tersebut adalah merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan dari kontraktor yang bukan untuk keperluan bangunan, sehingga pembelian atas barang-barang tersebut tidak dicatat dalam legder bangunan.

 

Walaupun Pemohon tidak dapat menyerahkan bukti kontrak kerja dengan pihak ketiga, berdasarkan pemeriksaan atas bukti berupa Faktur Pajak Masukan, ledger buildings dan ledger construction in progress terdapat cukup bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa atas kegiatan konstruksi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.

 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut dari kegiatan membangun sendiri sebesar Rp 8.712.444.870,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2348 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :