Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02210/PP/M.I.L/16/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02210/PP/M.I.L/16/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Karena  Penyerahan Antar Cabang

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi positif DPP Pajak Keluaran merupakan koreksi atas penyerahan BKP yang yang dilakukan di cabang namun atas penyerahan tersebut tidak dilaporkan pada SPT PPN Cabang di KPP.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa, karena koreksi penjualan sebagaimana dimaksud telah dilaporkan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin di KPP Banjarmasin, hanya saja customernya beralamat di Palangkaraya.

 

Disamping itu, pelaporan penjualan di Banjarmasin telah disetujui dan diakui oleh Pemeriksa (Karikpa) di Banjarmasin (berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Karikpa Banjarmasin).

 

Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan oleh kantor cabang tanpa disertai koreksi Pajak Masukannya, hal ini mengakibatkan PPN yang harus disetor menjadi besar sekali.

 

Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pencocokan dan pengecekan data, dengan hasil sebagai berikut :

 

Terbanding telah melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa :

 

1. Surat Pesanan Kendaraan (SPK).

2. Invoice.

3. Faktur Pajak Sederhana.

4. Faktur Pajak Standar.

5. Bukti Serah Terima Kendaraan langsung dari Banjarmasin kepada  Customer.

6. SPT Masa PPN Banjarmasin.

7. SPT Masa PPN Cabang Palangkaraya.

 

Pemohon menyatakan bahwa stok kendaraan terdapat di Banjarmasin dan fungsi kantor cabang Palangkaraya hanya merupakan show room.

 

Pemohon menunjukkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari sampai dengan Desember 2002 dari PT Wira Mega Profitamas Banjarmasin kepada Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin untuk membuktikan bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

 

Pemohon menunjukkan bukti bahwa hasil pemeriksaan dari Karikpa Palangkaraya hanya mengambil angka-angka penjualan kepada Customer yang beralamat Palangkaraya dari lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang di  laporkan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin ke Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

 

Pemohon juga menunjukkan bukti bahwa penyerahan kendaraan dilakukan oleh PT Wira Megah Profitamas di Banjarmasin langsung kepada Customer Palangkaraya.

 

Setelah meneliti bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa koreksi DPP PPN cabang Palangkaraya Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2000 sebesar Rp 577.564.864,00 terbukti diambil dari SPT Masa PPN Banjarmasin.

 

Customer beralamat di Palangkaraya namun Surat Pesanan Kendaraan (SPK), Faktur Pajak, Invoice dan Bukti Serah Terima Kendaraan diterbitkan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin, penyerahan mobil dari Banjarmasin langsung kepada customer dan pembayaran dari customer juga langsung ke Banjarmasin.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pasal 4 huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 menyatakan “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”

 

Pasal 3 A  Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 menyatakan “ Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib  mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM yang terutang”.

 

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan “Pengusaha Kena Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

 

Pengusaha Kena Pajak  sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 baru terutang Pajak Pertambahan Nilai ditempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha apabila Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 sehingga Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib memperolah Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak memungut, menyetor Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994

 

Berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding terbukti bahwa Surat Pesanan Kendaraan, Invoice dan Faktur Pajak diterbitkan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin.

 

Faktur Penjualan yang berlaku sebagai Faktur Pajak Sederhana memuat hal-hal sebagai berikut :

 

1. Nomor surat pesanan,

2. Tanggal surat pesanan,

3. Nomor Pelanggan,

4. Syarat pembayaran,

5. Keterangan kendaraan,

6. Harga,

7. Pengirim Kendaraan, dan

8. Ketentuan mengenai pembayaran.

 

Berdasarkan Bukti Serah Terima Kendaraan dapat diketahui bahwa kendaraan diserahkan oleh PT Wira Megah Profitamas  Banjarmasin langsung ke customer Palangkaraya.

 

Customer juga melakukan pembayaran langsung ke PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin atau untuk pembayaran dengan cek/giro/transfer melalui rekening PT Wira Megah Profitamas  Banjarmasin.

 

Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN cabang Palangkaraya diketahui bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan penyerahan BKP yang telah dilaporkan oleh PT Wira Megah Profitamas Banjarmasin.

 

Kantor cabang Palangkaraya hanya merupakan show room dan penyerahan BKP langsung dari Banjarmasin ke customer di Palangkaraya sehingga terbukti bahwa tidak terdapat penyerahan PT Wira Megah Profitamas ke cabang Palangkaraya maupun dari cabang Palangkaraya ke customer.

 

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan semua penjualan BKP telah dilaporkan oleh PT Wira Megah Profitamas  Banjarmasin dan tidak terdapat penyerahan BKP  yang terutang PPN pada cabang Palangkaraya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN cabang  Palangkaraya sudah benar.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding di dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2000 sebesar Rp 577.564.864,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Majelis berketetapan untuk membatalkan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2413 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :