Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02220/PP/M.VII/16/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02220/PP/M.VII/16/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa Pajak

:

2001

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan makanan ternak beserta bahan bakunya karena tidak termasuk jenis barang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Pemohon tidak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyerahan atas makanan ternak beserta bahan bakunya sejak 1 Januari sampai dengan 15 April 2001 yang seharusnya terkena Pajak Pertambahan Nilai.

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku 1 Januari 2001, makanan ternak  tidak termasuk jenis barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, makanan ternak tidak termasuk jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahanan Nilai sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sekaligus Peraturan Pemerintah tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

 

Pemohon seharusnya masih melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2001 walaupun nantinya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, atas penyerahan tersebut dapat dimintakan pengembalian.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 ditetapkan :

 

Pasal 1 angka (1) huruf berbunyi : Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis  adalah makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan.

 

Pasal 2 angka (2) huruf b berbunyi : Atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas dan ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Pasal 5 angka (1) berbunyi : Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut atas imor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis  yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 5 angka (2) berbunyi : Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan.

 

Menunjuk pada Surat Terbanding Nomor : S-407/PJ.51/2002 yang ditujukan kepada PT. Central Proteinaprima, Tbk. perihal Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan makanan ternak yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 22 Maret 2001 pada angka 4 huruf b disebutkan : Atas penyerahan makanan ternak untuk periode tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang terlanjur tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Dengan demikian atas penyerahan dan impor makanan ternak dan bahan baku makanan ternak dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sejak tanggal 1 Januari 2001.

 

Faktur pajak yang dibuat/dikeluarkan atas penyerahan Barang Kena Pajak atas makanan ternak serta bahan bakunya yang dikoreksi Terbanding dari 1 Januari sampai dengan 15 April 2001 tersebut adalah faktur pajak dengan stempel bebas Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Sejak 1 Januari sampai dengan 15 April 2001 memang Pemohon tidak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kepada pembeli, namun Pemohon tetap membuat faktur pajak dengan stempel ”Dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai” dan baru melaporkan Surat Pemberitahuan Masa pada tanggal 24 April 2001.

 

Dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan kepada Majelis faktur pajak tersebut.

 

Berdasarkan penegasan Terbanding dalam surat Nomor : S-407/PJ.51/2002 tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap Pemohon seharusnya juga memperoleh perlakuan yang sama dengan PT. Central Proteinaprima, Tbk. karena keduanya mempunyai jenis usaha yang sama.

 

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon pada bulan Januari sampai dengan 15 April 2001 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga koreksi Terbanding, tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2081 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :