Selasa, 12 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Bangunan

A A A 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PENGERTIAN

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh).

Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah :

  • Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah;
  • Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
  • Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

 

PEMBAYAR ATAU PENYETOR PPh

  • Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  • Bendaharawan Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar.

 

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi , yayasan atau organisasi sejenis yang mengalihkan hak atas  tanah dan atau bangunan wajib membayar PPh Final 5% (lima persen) dari  jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan, kecuali :
    1. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
    2. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut risalah lelang.

Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah,  PPh Final 5% dipotong oleh Bendaharawan Pemerintah atau pejabat yang berwenang. 

NJOP adalah NJOP menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau dalam hal SPPT belum terbit,  adalah NJOP menurut SPPT tahun sebelumnya.

Apabila tanah dan atau bangunan belum terdaftar pada Kantor Pelayanan PBB , maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat.

  1. Wajib Pajak Badan  termasuk Koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan  pengenaan PPhnya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang PPh, dan tidak final.
  2. Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di luar kegiatan usaha pokoknya, wajib membayar PPh 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak, dan tidak final.

 

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN/    PEMUNGUTAN PPh

  1. Hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
  2. Pengalihan hak yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, oleh  Orang  Pribadi  yang total penghasilannya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  3. Pengalihan hak kepada Pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
  4. Pengalihan hak sehubungan dengan warisan, berdasarkan SKB.
  5. Dalam rangka penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha  dengan nilai buku, berdasarkan SKB.

 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

  1. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan pada SSP wajib dicantumkan:
    • nama, alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan.
    • Lokasi tanah dan atau bangunan yang dialihkan
    • Nama pembeli
    • Bila pihak yang mengalihkan belum memiliki NPWP, maka NPWP agar diisi  0 dan tiga digit kode KPP.                                                                                    
  2. Orang Pribadi yang nilai pengalihan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi penghasilan lainnya dalam satu tahun melebihi PTKP, penyetoran PPh Final selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
  3. Bendaharawan Pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar, memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran atau tukar-menukar dilaksanakan kepada Orang Pribadi atau Badan.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5670 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :