Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02360/PP/M.I/16/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  : 

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Desember 2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Pajak Masukan Atas Jasa Katering Karena Tidak Mempunyai Hubungan Langsung Dengan Usaha

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi Pajak Masukan atas jasa katering yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai (offshore drilling), di mana lokasi kegiatan pengeboran dilakukan di anjungan (rig) yang tidak berhubungan langsung dengan daratan.

 

Dalam rangka menjaga operasional rig lepas pantai yang harus bekerja 24 jam salah satu kewajiban Pemohon adalah menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan maupun karyawan pemberi kerja (production sharing contractor company).

 

Pemohon menunjuk PT Andrawina Raja Sarana untuk menyediakan katering. Sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menerbitkan Faktur Pajak.

 

Sesuai kontrak jasa pengeboran minyak dan gas bumi antara Pemohon dengan pemberi kerja (pembeli Jasa Kena Pajak), bahwa Pemohon harus menyediakan makanan dan minuman dan komponen jasa katering ini juga merupakan bagian yang melekat dari imbalan jasa yang ditagihkan kepada pihak pembeli jasa.

 

Mengingat jasa katering tersebut merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha, maka Pemohon memasukkan pos biaya jasa katering (jasa boga) sebagai komponen “beban langsung” dalam hal ini merupakan Harga Pokok Penjualan.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Dari perspektif aturan umum tentang Pajak Penghasilan, jasa katering yang diberikan kepada karyawan dikategorikan sebagai natura (benefit in kind/fringe benefit) yang bukan merupakan penghasilan kena pajak (taxable income) bagi karyawan yang menerima dan bukan merupakan biaya (deductible) bagi perusahaan, namun demikian terdapat pengecualian untuk hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 di mana untuk daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, pemberian dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak.

 

Di lingkungan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai terdapat peraturan pelaksanaan yang menetapkan jenis barang dan jasa yang tidak kena pajak atau negative list Pajak Pertambahan Nilai.

 

Terbanding menerangkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1995, jasa katering merupakan Jasa Kena Pajak sehingga pengusaha katering yang melakukan penyerahan jasa katering di dalam daerah pabean Republik Indonesia dan melebihi pengusaha kecil yang ditetapkan Menteri Keuangan wajib mempunyai NPPKP, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutangnya.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jasa katering memang tidak termasuk di dalam negative list Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa katering merupakan Jasa Kena Pajak.

 

Majelis tidak sependapat dengan Terbanding bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1288/PJ.531/2000 merupakan jawaban atas pertanyaan dari Pengusaha Kena Pajak tertentu atas kasus-kasus dalam kondisi tertentu tetapi peristiwa perpajakan penyerahan jasa katering kepada drilling contractor lepas pantai) yang dimaksud surat tersebut termasuk memiliki substansi yang sama dengan peristiwa perpajakan yang diajukan Pemohon, sehingga perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya harus sama.

 

Koreksi Pajak Masukan karena Terbanding menganggap pengeluaran untuk jasa katering tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dengan demikian Terbanding tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa untuk usaha pengeboran lepas pantai, menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan adalah suatu keharusan, karena :

 

  1. -         Tidak dimungkinkan karyawan menyediakan makanan dan minuman sendiri atau membeli makanan di luar tempat kerjanya yang di lepas pantai, dan

 

  1. -         Tidak mungkin perusahaan membiarkan pekerjanya tidak memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari mengingat makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok.

 

Majelis berpendapat biaya yang dikeluarkan Pemohon untuk keperluan makan dan minum karyawannya yang bekerja di lepas pantai memenuhi substansi dari pengertian biaya sehari-hari yang benar-benar dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan usaha, karenanya memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagai biaya produksi.

 

Majelis berpendapat bahwa penyediaan jasa katering oleh Pemohon mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon sebagai biaya produksi sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas jasa katering, tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2622 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :