Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.02969/PP/M.III/16/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.02969/PP/M.III/16/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Desember 2000

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi Faktur Pajak Masukan karena Dikreditkan Dua Kali

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp22.951.786,00 karena terdapat 8 (delapan) Faktur Pajak Masukan dikreditkan dua kali yaitu pada Masa September 2000 dan Oktober 2000.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Mengakui terdapat adanya pengkreditan Pajak Masukan dua kali sebesar Rp22.951.786,00 pada bulan September 2000 dan Oktober 2000. Pengkreditan dua kali tersebut karena kelalaian, kesalahan serta ketidakpahaman Pemohon dan Pemohon menerima atas koreksi tersebut, namun mohon agar sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan dapat dihapuskan.

 

Kurang berkenaan dengan penolakan Terbanding terhadap pengajuan Faktur Pajak Masukan baru untuk bulan Januari 2000 sebesar Rp18.706.628,00 dengan alasan :

 

  1. 1.      Dapat menerima koreksi yang dilakukan Terbanding yang didasarkan pada total omset penjualan selama tahun 2000. Namun demikian karena tolok ukur yang digunakan Terbanding adalah total omset penjualan, berarti penghitungan Pajak Masukan-nya juga harus mencakup seluruh Faktur Pajak Masukan dari pembelian unit-unit sepeda motor dengan Faktur Pajak tahun 2000.

 

  1. 2.      Keterlambatan pengajuan Faktur Pajak Masukan untuk bulan Januari 2000 terjadi karena Pemohon baru menerima bukti fisiknya pada tanggal 15 September 2002. Transaksi tersebut benar-benar ada dengan didukung oleh adanya invocie, kuitansi pembelian dari PT Indo Madiun Wijaya Motor dengan bukti fisik Faktur Pajak-nya. Artinya Pemohon telah membayar Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi tersebut dan merupakan hak Pemohon untuk bisa mengkreditkannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pajak Masukan baru tersebut di atas dapat dikreditkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan penelitian atas surat bantahan terdapat petunjuk bahwa Pemohon telah setuju atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp22.951.786,00 tersebut, namun Pemohon minta agar pengajuan Faktur Pajak Masukan yang baru untuk bulan Januari 2000 sebesar Rp18.706.628,00 tersebut dapat dikreditkan.

 

Dalam persidangan Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon tidak melaporkan Pajak Masukan sebesar Rp18.706.628,00 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 dan Pemohon tidak melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 karena telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding.

 

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dinyatakan bahwa “Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa atas Pajak Masukan yang belum dikreditkan Pemohon sebesar Rp18.706.628,00 karena telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding tidak dapat dikreditkan, karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan, tetap dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2207 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :