Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.03055/PP/M.VIII/16/2004

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.03055/PP/M.VIII/16/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

 

 

Masa Pajak

:

Juni 2001

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1.      Koreksi Peredaran Usaha Yang Belum Dilaporkan (Ekspor) Berdasarkan Arus Piutang

 

 

2.      Koreksi Penjualan Mobil Kijang Dan Truck

 

 

3.      Koreksi Jasa Persewaan Apartemen

 

 

4.      Koreksi Jasa Penterjemah

 

 

 

 

 

1.      Koreksi Peredaran Usaha Yang Belum Dilaporkan (Ekspor) Berdasarkan Arus Piutang

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Terbanding menggunakan arus piutang sebagai dasar koreksi peredaran usaha.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Koreksi positif peredaran usaha (penjualan) berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode arus piutang karena perbedaan penjualan (menurut Terbanding dan Pemohon) tidak didukung dengan alasan yang kuat.

 

Kantor Pelayanan Pajak PMA II telah mengabulkan permohonan keberatan dengan membatalkan koreksi terhadap peredaran usaha tersebut didalam SKPKB PPh Badan.

 

Kemudian Kantor Wilayah VIII Jawa Bagian Barat I juga telah mengabulkan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Pemohon atas koreksi serupa.

 

Dengan  memperhatikan alasan di atas  Pemohon mohon agar koreksi sanksi administrasi tersebut sama sekali dihilangkan (menjadi nihil).

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan penelitian Majelis berupa uraian pemandangan keberatan Pajak Penghasilan Badan tahun 2000 koreksi peredaran usaha dilakukan berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode arus piutang karena perbedaan penjualan menurut Terbanding dan Pemohon.

 

Berdasarkan data berupa uraian pemandangan keberatan Pajak Penghasilan Badan tahun 2000 diketahui bahwa koreksi omset untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2000 sebesar Rp X dibatalkan seluruhnya.

 

Koreksi Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan ekspor dan koreksi Pajak Penghasilan Badan sebagai akibat koreksi peredaran usaha berdasarkan pengujian arus piutang.

 

Karena keberatan pada Pajak Penghasilan Badan untuk koreksi peredaran usaha telah dikabulkan, maka Majelis berketetapan koreksi omset di Pajak Pertambahan Nilai diperlakukan sama dengan Pajak Penghasilan Badan yaitu dikabulkan.

 

 

 

 

 

2.      Koreksi Penjualan Mobil Kijang Dan Truk Kepada Karyawan Yang Ada Hubungan Istimewa

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Penjualan  kendaraan  bermotor  berupa  kijang dijual kepada karyawan sebesar Rp x dan truk dijual dengan harga Rp y dan Terbanding menganggap bahwa karyawan masih dalam rangka hubungan istimewa berkaitan langsung dengan perusahaan yang sangat mungkin mempengaruhi harga jual.

 

Untuk itu Terbanding menggunakan harga pasar yang wajar dengan harga kendaraan sejenis dengan mengenakan PPN 10%.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Penjualan  aktiva-aktiva   tersebut   kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon.

 

Dalam hal ini Terbanding tidak dapat menentukan kembali berapapun harga jual mobil kijang yang diberikan oleh Pemohon kepada pembeli yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, nilai lain untuk kendaraan motor bekas adalah 10% dari harga jual (Pasal 2 huruf g), dengan demikian dasar pengenaan pajak atas penjualan kijang dan truk tersebut adalah sebesar Rp x dan Rp y (digross up), telah dipungut dan dilaporkan oleh Pemohon di SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2001.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Kepada Pemohon dalam persidangan telah diminta bukti-bukti transaksi harga jual mobil kijang dan truk, dan Pemohon dalam sidang hanya menyampaikan bukti fotocopy jurnal report dan tidak bisa memberikan bukti yang diminta Majelis.

 

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak cukup untuk dapat meyakinkan Majelis, dengan demikian koreksi penjualan mobil kijang dan truck tetap dipertahankan.

 

 

 

 

 

3.      Koreksi Jasa Persewaan Apartemen

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi pajak masukan sebesar Rp x karena tidak ada hubungan dengan kegiatan perusahaan, melainkan PPN jasa persewaan apartemen.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon setuju atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai masukan sebesar Rp11.146.270,00 dimana Pajak Pertambahan Nilai masukan tidak dapat dikreditkan karena Pajak Pertambahan Nilai atas jasa persewaan apartemen.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Dalam  persidangan  Pemohon  dapat  menerima   koreksi   PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PPN atas jasa persewaan apartemen.

 

Oleh karena itu koreksi positif pajak masukan tetap dipertahankan.

 

 

 

 

 

4.      Koreksi Jasa Penterjemah

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena transaksi ini tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pajak Pertambahan Nilai masukan tidak berasal dari jasa penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jepang oleh PT Interprofesi Servisindo merupakan Pajak Pertambahan Nilai masukan yang dapat dikreditkan karena berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dimana Pemohon merupakan perusahaan PMA dari negara Jepang.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan  bukti-bukti  yang  disampaikan oleh Pemohon diketahui bahwa perusahaan Pemohon adalah perusahaan Jepang maka atas kegiatan jasa penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jepang oleh PT Interprofesi Servisindo tersebut merupakan jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon, sehingga pembuktian yang diberikan oleh Pemohon dapat meyakinkan Majelis sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2498 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :