Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01435/BPSP/M.III/18/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01435/BPSP/M.III/18/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Bumi dan Bangunan

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pajak

:

1997

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Perbedaan Pendapat mengenai Pengertian Subjek Pajak

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon adalah suatu badan usaha dengan tujuan usaha di bidang perkebunan yang telah memperoleh surat persetujuan pencadangan areal hutan sebagai bakal lahan perkebunan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No.905/Menhut-VII/1990 tanggal 18 Mei 1990 secara bersama dengan badan usaha lain yang tergabung dalam Inti Salim Group.

 

 

 

 

 

Dengan surat No.1588/Menhut-VII/1994 tanggal 12 Oktober 1994, Pemohon telah mendapatkan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dari Menteri Kehutanan.

 

 

 

 

 

Kepada Pemohon telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun Pajak 1997 dengan Surat Ketetapan Pajak No.14.05.000.000.006-0056/97 yang diterbitkan tanggal 27 Mei 1997.

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan keberatan Pemohon dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-5603/WPJ.02/KB.04/1997 tanggal 23 September 1997 sehingga Pemohon mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, permohonan banding tersebut diperlakukan sebagai banding yang diajukan berdasarkan undang-undang tersebut.

 

 

 

 

 

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) disebutkan “yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

 

 

 

 

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-56/PJ.6/1996 tanggal 17 Desember 1996 tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Lahan perkebunan baru dari pelepasan kawasan hutan butir 5 disebutkan “Badan/Pengembang/ Perusahaan perkebunan yang memperoleh hak dari Surat Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan/Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Menteri Kehutanan, ditetapkan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan terhitung sejak diterbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tersebut”.

 

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Pada tanggal 1 Januari 1997 terhadap Pemohon belum diterbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan seperti yang disyaratkan dalam Surat Edaran No.SE-56/PJ.6/1996 tanggal 17 Desember 1996 tersebut di atas yang berlaku sejak tahun fiskal 1997 untuk dapat ditetapkan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

 

 

 

 

 

Terbanding juga tidak dapat membuktikan pada tanggal 1 Januari 1997 kepada Pemohon telah diterbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

 

 

 

 

 

 

 

Pendapat Majelis

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk Tahun Pajak 1977 seharusnya Pemohon belum ditetapkan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan atas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dari Menteri Kehutanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karenanya penetapan Pemohon sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun Pajak 1997 oleh Terbanding harus dibatalkan.

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Ketetapan Pajak yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2115 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :