Minggu, 21 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Put. 03515/BPSP/M.III/01/2001

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put. 03515/BPSP/M.III/01/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Pembangunan I

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d.Agustus 1999

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Tambahan Sanksi Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa terdapat kekurangbayaran atas Pajak oleh Pemohon  sehingga kepada Pemohon  dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1996 karena penyetoran dilakukan pada saat pemeriksaan.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon  mengajukan banding mengenai Tambahan Sanksi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 dan menerima besarnya kekurangan pajak dan bunga menurut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996.

                                   

Sanksi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan dan yang akan dilakukan penyidikan (yang disangka melakukan tindak pidana) sebagaimana diatur  dalam Pasal 44.

 

Pengenaan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 terhadap Pemohon  adalah tidak tepat karena Pemohon  telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah dan telah melaporkan tentang perhitungan pajak dengan menggunakan SPT setiap bulan atas dasar bon penjualan yang telah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pemohon  telah menyelenggarakan pembukuan.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pajak Pembangunan I menyatakan “Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini, terhadap ketidakbenaran perbuatan Pengusaha Kena Pajak tidak akan dilakukan penyidikan apabila Pengusaha Kena Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta tambahan 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar”.

 

Dengan demikian sanksi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 hanya dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan yang telah dilakukan pemeriksaan dan yang akan dilakukan penyidikan (yang disangka melakukan tindak pidana) sebagaimana diatur  dalam Pasal 44.

 

Tidak seharusnya Pemohon  dikenakan  Tambahan Sanksi Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996  karena Pemohon  tidak bermaksud untuk melakukan tindakan penghindaran atau penyelundupan pajak dan beritikad baik dengan membayar jumlah pajak yang masih kurang dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2459 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :