Jumat, 15 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Put.03050/PP/M.VI/02/2004

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.03050/PP/M.VI/02/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Daerah

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Maret 2003

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Penetapan Pajak Keramaian Sebesar Rp11.372.260,00 yang Tidak Disetujui oleh Pemohon.

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) masa pajak Januari sampai dengan Maret 2003, proses ketetapan pajaknya berdasarkan pemeriksaan data yang diberikan oleh Pemohon  dan ditetapkan sebesar Rp11.372.260,00.

 

Pemohon  telah terdaftar sebagai wajib pajak hiburan dengan NPWPD 4.0022972.04.09, pengenaan pajaknya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan, dalam penetapan pajak terhutang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

SKPD bukan ditetapkan secara jabatan karena penetapan sudah berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon  kepada Terbanding dan dasar perhitungannya ditandatangani atau disetujui oleh Sdr. Arief Satriawan pada tanggal 26 Juni 2003.

 

Dasar penetapan adalah penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain jo. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemohon  telah membayar PPN atas objek pajak tersebut yaitu SPA dan Pemerintah Daerah Badung juga memungut Pajak Daerah atas objek tersebut dengan menerbitkan SKPDPK Nomor : 0170/I/2003 tanggal 26 Juni 2003 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2003 dengan jumlah pajak terhutang sebesar Rp11.372.260,00.

 

Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon  mengajukan banding dan memohon agar dapat diputuskan mengenai hak pemajakan atas pajak yang Pemohon  pungut selama ini, apakah ada di Pemerintah Pusat (PPN) atau di Pemerintah Daerah (Pajak Keramaian) hal ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda (double taxation).

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan uraian di atas, ketetapan SKPD Pajak Keramaian Nomor : 0170/I/2003 tanggal 26 Juni 2003 telah sesuai dengan aturan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain jo. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.

 

Dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan dinyatakan bahwa salon kecantikan, mandi uap, panti pijat, Spa dan sejenisnya merupakan objek pajak hiburan.

 

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung qq Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Badung telah benar dan tetap dipertahankan.

 

Jawaban Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar dengan surat Nomor : S-1005/WPJ.14/KP.0107/2001 tanggal 21 Nopember 2001, yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 diatur jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon  adalah merupakan Jasa “Spa” dan jasa tersebut tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas penyerahannnya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

Demikian juga dengan jawaban dari Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang menyatakan bahwa jasa yang dilakukan oleh Pemohon  adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

 

Berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa pengenaan Pajak Hiburan telah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3110 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :