Minggu, 25 Juni 2017  

Belajar Perpajakan

Peraturan Pelaksanaan UU KUP Nomor 28 tahun 2007

A A A 

Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007

NO. NOMOR  PERATURAN KETERANGAN PASAL KUP
1. PP NOMOR  80
TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 48
2. PMK NOMOR
181/PMK.03/2007
TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN, PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT  PEMBERITAHUAN 3 (1 b), (2),
(4), (5), (6), 6
(2)
3. PMK NOMOR
182/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA 3 (3b)
4. PMK NOMOR
183/PMK.03/2007
TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN 3 (8)
5. PMK NOMOR
184/PMK.03/2007
TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN- TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 3 (3c), 9 (1),
(4), 10 (1),
(1a), (2)
6. PMK NOMOR
185/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN 4 (5)
7. PMK NOMOR
186/PMK.03/2007
TENTANG WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN 7 (2)
8. PMK NOMOR
187/PMK.03/2007
TENTANG JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SERTA SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, YANG
MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH BAG[ WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU
9 (3a)
9. PMK NOMOR
188/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 11 (4)
10. PMK NOMOR
189/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK 14 (6)
11. PMK NOMOR
190/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG 17 (2)
12. PMK NOMOR
191/PMK.03/2007
TENTANG PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN 17B (1a)
13. PMK NOMOR
192/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 17C (7)
14. PMK NOMOR
193/PMK.03/2007
TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK 17D
15. PMK NOMOR  194/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 25 (5), 26A
16. PMK NOMOR
195/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA 11 (3), 17B
(3), 27A
28 (8)
17. PMK NOMOR
196/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
18. PMK NOMOR
197/PMK.03/2007
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 28 (12)
19. PMK NOMOR
198/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN 30 (2)
20. PMK NOMOR
199/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 31 (1)
21. PMK NOMOR
201/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN 35 (3)
22. PMK NOMOR
202/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN 43A (4)
23. KMK NOMOR
510/KMK.03/2007
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA 34 (2a)
24. PMK NOMOR
18/PMK.03/2008
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 37A
25. PMK NOMOR
19/PMK.03/2008
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUN DANG-U N DANGAN PERPAJAKAN 22 (4) PP 80
26. PMK NOMOR
20/PMK.03/2008
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 2 (5)
27. PMK NOMOR
21/PMK.03/2008
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN
PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
36 (2)
28. PMK NOMOR
22/PMK.03/2008
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA  32 (3a) UU 28
& 31 PP 80
29. PMK NOMOR
23/PMK.03/2008
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK 13 (6), 15 (5),
17a (2) UU 28
& 13 PP 80
30. PMK NOMOR
24/PMK.03/2008
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 10 (9), 10A,
20 (1) UU 19
& 27 (10) pp
80
 
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11629 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :