Kamis, 14 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Subjek Pajak PPh Pasal 21

A A A 

 

Siapa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21?
   
1. Pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
2. Tenaga lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
3. Penerima pensiun;
4. Penerima honorarium;
5. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
6. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak;
 
   

Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 26 Kepdirjen No. KEP-545/PJ./2000
Kepdirjen No. KEP - 110/PJ/2003

Apa hak penerima penghasilan yang dipotong pajak?
Menerima bukti pemotongan PPh Psl 21 dari pemotong.

Apa kewajiban penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21?
Kewajiban Wajib Pajak :
 
a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
b. Menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
c. Menyerahkan bukti pemotongan PPh Psl 21 kepada:
  - pemotong pajak kantor cabang baru atau tempat kerja baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan atau pindah kerja;
  - pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
  - Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan.

 

Subjek Pajak apa saja yang PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh Pemerintah?
   
1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap yang sejenisnya;
2. PNS dan Anggota ABRl berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda/duda dan anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun; yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah serta imbalan dari pekerjaan dalam bentuk uang sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja tersebut sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung pemerintah. Lihat Contoh
 
   

KMK No. 486/KMK.03/2003
Kepdirjen No.
KEP-545/PJ./2000

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 20634 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :